SHARIA

Wapres Undang Investor Negara Islam Bangun Industri Halal

Perlu standardisasi sertifikasi halal untuk ekspor impor.

Wapres Undang Investor Negara Islam Bangun Industri HalalWapres Ma’ruf Amin dan Sekjen ICCIA Yousef Hasan Khalawi/Dok. BPMI Setwapres
09 September 2022
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Wakil Presiden Maruf Amin meminta Islamic Chamber of Commerce, Industry, and Agriculture (ICCIA) menarik investor dari negara Islam membangun industri di dalam negeri. "Kami berharap investor-investor dari berbagai negara Islam, mungkin diinisiasi ICCIA, untuk berinvestasi, terutama di kawasan-kawasan industri halal yang kita bangun," ujar Wapres dalam pernyataan tertulis dalam laman resmi wapresri.go.id, Jumat (9/9).

Wapres Maruf Amin menyebut permintaan tersebut disambut baik oleh ICCIA dengan mendirikan pusat bisnis dan investasi di negara-negara berpenduduk muslim terbesar. Diketahui Indonesia juga masuk kedalam negara berpenduduk muslim terbesar.Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), ada 231,05 juta warga Indonesia yang beragama Islam. Proporsinya setara dengan 86,7 persen populasi di dalam negeri.

Wapres mengatakan, umat Islam di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik dari aspek kuantitas sumber daya manusia sebagai pasar maupun aspek keragaman sumber daya alamnya. Namun, umat Islam belum mengelola semua potensi tersebut dengan optimal.

Untuk itu, ICCIA sebagai organisasi yang berafiliasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), diharapkan dapat mendorong kolaborasi dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat dunia. 

“Kami minta ICCIA mengambil peran lebih besar dalam rangka mengkolaborasi, mensinergi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di negara-negara OKI,” tegas Wapres Ma’ruf Amin saat menerima Sekretaris Jenderal (Sekjen) ICCIA Yousef Hasan Khalawi, di Kediaman Resmi Wapres, Kamis (8/09).

Dalam pertemuan itu, Wapres menjelaskan berbagai langkah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah yang dikoordinasikan oleh Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Salah satu langkah strategis, yakni membangun kawasan-kawasan industri halal yang tentu saja dibuka seluas-luasnya bagi investor dari negara-negara muslim.

Wapres juga meminta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, sebagai mitra penting ICCIA, untuk mengambil peran strategis dalam forum-forum internasional yang digagas organisasi ini. Sebab, Indonesia harus mampu menjadi pemimpin dan bukan sekadar partisipan.

“Sehingga Indonesia siap, jangan hanya untuk berpartisipasi, siap juga untuk diserahi pimpinan. Saya kira Indonesia juga siap untuk mengambil peran besar,” pungkasnya.

Mendirikan pusat-pusat bisnis dan investasi

Yousef Hasan Khalawi menyampaikan, ICCIA mendorong keterwakilan Indonesia di kalangan dunia usaha tingkat dunia serta mendorong ekonomi syariah dunia. “Indonesia merupakan negara muslim terbesar dan memiliki potensi yang luar biasa besar untuk mengembangkan ekonomi Islam menjadi pemain internasional,” ucapnya.

Salah satu ide besar ICCIA, imbuh Yousef, adalah mengembangkan 10 hub sektor bisnis di negara muslim di dunia, termasuk Indonesia, yang masing-masing memiliki kekhasan produknya.

“Potensi bagi negara-negara muslim besar, seperti Indonesia, Turki, Nigeria, adalah tidak terbatas. Kami memiliki keyakinan dapat mengembangkan ketiga negara ini dan negara-negara lainnya,” katanya.

Gagasan ICCIA untuk mendirikan pusat-pusat bisnis dan investasi di negara-negara berpenduduk muslim besar disambut positif. Menurut Wapres, langkah ini perlu didukung dengan standardisasi sertifikasi halal guna memudahkan proses ekspor dan impor produk-produk halal.

“Kami juga mengharap, nantinya supaya ekspor-impor produk-produk halal tidak terkendala, supaya ada standardisasi halal sertificate-nya sehingga tidak menjadi kendala, supaya diinisiasi bahwa saling mengakui sertifikat,” kata Wapres.

Related Topics