Kemenag dan Penyedia Katering Sepakati Pakta Integritas Layanan Haji
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Agama (Kemenag) bersama 76 pemilik katering bagi jamaah calon haji Indonesia telah menandatangani Pakta Integritas guna menjamin pelayanan terbaik selama musim haji 1446 Hijriah/2025 Masehi.
"Kami baru saja mengikuti penandatanganan Pakta Integritas dengan seluruh syarikah (perusahaan) yang bertanggung jawab dalam penyediaan katering bagi jamaah calon haji Indonesia," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (17/3).
Proses penandatanganan ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama melibatkan 21 pemilik dapur katering yang beroperasi di Madinah, sedangkan tahap kedua dilakukan dengan 55 penyedia katering di Makkah.
Hilman menegaskan bahwa seluruh perusahaan katering harus selalu mengutamakan kepentingan jamaah haji Indonesia. Selain berkompetisi dalam memberikan pelayanan terbaik, mereka juga diharapkan bekerja sama dan menghindari persaingan tidak sehat.
"Kami meminta komitmen penuh dari semua syarikah agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan memegang teguh amanah dalam melayani jamaah haji Indonesia," tutur Hilman.
Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan inovasi baru dalam penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M. Sebelumnya, kerja sama hanya dilakukan dalam bentuk kontrak biasa.
Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang, yang terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus.
Jamaah calon haji dijadwalkan mulai memasuki asrama haji pada 1 Mei 2025. Selanjutnya, jamaah haji reguler akan diberangkatkan ke Tanah Suci secara bertahap dari embarkasi masing-masing mulai 2 Mei 2025.
Sekitar 25% kebutuhan bumbu katering haji sudah terpenuhi
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), melalui anak usahanya, BPKH Limited, berhasil memenuhi sekitar 25 persen dari total kebutuhan bumbu untuk konsumsi jamaah calon haji Indonesia.
BPKH Limited yang baru berdiri pada akhir kuartal pertama tahun 2023 mulai beroperasi penuh setelah memperoleh izin pada akhir tahun lalu. Mereka memulai dengan mengirimkan 76 ton bumbu dari Indonesia guna memenuhi kebutuhan katering jamaah haji.
"Saat ini, baru sekitar 25 persen dari total kebutuhan 300 ton bumbu yang terpenuhi. Namun, ini merupakan langkah awal yang baik, mengingat persiapannya cukup singkat," ujar Kepala Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, dalam keterangannya, dikutip Senin (17/3).
Fadlul menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi, sekitar 70 persen dana haji harus diinvestasikan dalam sektor riil. "BPKH saat ini memiliki portofolio investasi yang sebagian besar masih berbentuk surat berharga, dengan kurang dari lima persen dialokasikan ke investasi di luar deposito," katanya.
Menurut Fadlul, hal ini sejalan dengan kesepakatan antara pemerintah dan Komisi VIII DPR RI yang menegaskan bahwa BPKH harus berperan aktif dalam ekosistem penyelenggaraan haji.
"Ke depannya, BPKH Limited akan berfungsi sebagai subholding company yang akan bekerja sama dengan para pelaku usaha, baik di Indonesia maupun Arab Saudi," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa pengiriman bahan baku ke Arab Saudi memerlukan kesepakatan bilateral antara kedua negara.
"Kita butuh dukungan dari Kementerian Perdagangan agar dapat menjalin perjanjian dengan Kementerian Perdagangan Arab Saudi, sehingga suplai bahan baku bisa dilakukan secara langsung. Saat ini, kita masih bekerja sama dengan importir sebagai agregator," ungkapnya.
