13 Proyek Hilirisasi akan Digarap, Nilai Investasi Rp239 Triliun

Selain tambahan proyek baru, pemerintah juga melaporkan perkembangan 20 proyek hilirisasi tahap pertama. Sebagian proyek telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai berjalan pada April 2026.

Percepatan ini diarahkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor, khususnya di sektor energi dan mineral.

Dengan kombinasi proyek yang sudah berjalan dan tambahan baru, pemerintah memperluas cakupan hilirisasi sebagai instrumen industrialisasi berbasis komoditas.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan untuk mengoptimalkan potensi energi domestik. Fokus diarahkan pada pengembangan etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) guna memperkuat ketahanan energi nasional.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” kata Bahlil.

Kebijakan ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada energi, dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri sebagai substitusi impor. Penguatan sektor bioenergi juga dikaitkan dengan program hilirisasi yang lebih luas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan.

Pemerintah juga mengevaluasi kondisi pasar komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan belum ada perubahan kebijakan utama, namun pemerintah membuka ruang relaksasi produksi secara terbatas.

Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar tidak menekan harga di pasar global. “Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel. Kebijakan tersebut ditujukan agar negara memperoleh nilai yang lebih optimal dari komoditas strategis. “Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” kata Bahlil.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral.

Presiden Prabowo juga menekankan pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan nasional. Pemerintah diminta menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis serta mengoptimalkan penerimaan negara.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara,” ujar Bahlil.

Arahan tersebut mencakup upaya mencari sumber penerimaan baru dari sektor mineral yang dinilai belum optimal. Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga harga komoditas agar tidak dijual di bawah nilai wajar.

Bahlil menambahkan pemerintah menargetkan pengelolaan sumber daya alam tidak lagi berorientasi pada volume semata, melainkan pada nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri.

“Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” tegasnya.