Kementerian BUMN Usul PMN 2023 Capai Rp73 T, Berikut Perinciannya
Jumlah tersebut terdiri dari PMN tunai dan PMN nontunai.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (dua dari kiri) saat ditemui di Hotel The Ritz Carlton, Senin (30/5).Jakarta, FORTUNE - Kementerian BUMN mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Rp73,26 triliun kepada 10 BUMN pada 2023. Itu terdiri dari PMN tunai Rp69,82 triliun dan PMN nontunai Rp3,44 triliun. Pengajuan PMN ini masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan PMN terbesar akan disalurkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp30,56 triliun yang dipakai membangun lanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Nilai PMN Hutama Karya ini lebih rendah dibandingkan pengajuan awal yang sebesar Rp36,78 triliun.
Lalu PMN untuk InJourney sebesar Rp9,5 triliun yang akan digunakan sebagai penguatan permodalan untuk restrukturisasi. In Journey merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata.
"Selain itu, (PMN) juga akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika," ujar Kartika dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6).
Lalu, pemerintah juga akan menyuntikan modal ke PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp3 triliun untuk pengembangan usaha. Kemudian, Perum Damri juga akan disuntikkan PMN sebesar Rp0,87 triliun untuk penugasan rute perintis dan reformasi armada menjadi bus listrik di Jakarta, Medan, Surabaya.
"Airnav sebesar Rp0,79 triliun terkait persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar, sehingga memang ini butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas. Airnav juga cukup besar dampak cashflow akibat pandemi sehingga perlu ada cashflow pembelian capex radar," tuturnya.
Selain itu, ada IndonesiaRe juga diusulkan PMN sebesar Rp3 triliun. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan perseroan, dan mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis.
PLN juga diusulkan dapat PMN
PLN juga diusulkan mendapat PMN sebanyak Rp10 triliun pada 2023. Dana itu akan digunakan untuk infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.
Defend ID mendapat Rp3 triliun. PMN akan digunakan untuk pengembangan usaha dari mulai pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.
ID Food pun juga diusulkan mendapat PMN Rp2 triliun. Hal ini untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, untuk PMN nontunai diajukan sebanyak Rp3,44 triliun dengan perincian, Defend ID, Rp0,838 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. Sedangkan ID Food Rp2,6triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan.
6 BUMN akan rights issue
Selain itu, sebanyak enam BUMN akan melakukan rights issue pada tahun ini. Keenam BUMN tersebut terdiri dari PT Garuda Indonesia Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
"Nanti akan melalui rights issue seperti waktu kita meng-inject Pegadaian dan PNM ke BRI," kata Kartika.
Dia menuturkan, pemerintah juga akan mengalihkan saham pemerintah di PT Semen Baturaja (Persero) ke Semen Indonesia.Pemerintah pun berencana akan melepas kepemilikannya di PT Semen Kupang.
"Semen Kupang ini adalah proses untuk divestasi. Semen Kupang ada di dalam manajemen PPA di mana diharapkan akan ada yang membeli 100 persen saham pemerintah di Semen Kupang, kemungkinan akan diambil oleh Pemprov NTT," ujarnya.
Khusus Garuda Indonesia, akan melakukan rights issue sebanyak dua kali. Aksi korporasi ini akan dilakukan jika penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) mencapai tahap perdamaian.
"InsyaAllah apabila proses PKPU bisa mencapai perdamaian dan homologasi kita melakukan dua kali rights issue. Rights issue pertama adalah proses meng-inject Rp7,5 triliun yang dari porsi pemerintah untuk porsi awal restrukturisasi Garuda," katanya.
