McKinsey & Co Ungkap Syarat Indonesia Bisa Jadi High-Income Economy

Jakarta, FORTUNE - Ambisi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara berpenghasilan tinggi (high-income economy) pada 2045 memiliki prasyarat yang tidak ringan. Salah satu kunci utama yang harus dipenuhi adalah melipatgandakan jumlah perusahaan berskala menengah dan besar hingga tiga kali lipat dari kondisi saat ini.

Temuan krusial ini diungkap dalam laporan terbaru McKinsey & Company, The Enterprising Archipelago: Propelling Indonesia's Productivity, yang diluncurkan pekan ini. Menurut Managing Partner & Senior Partner McKinsey & Company, Khoon Tee Tan, di negara dengan pendapatan tinggi, katalis utama pertumbuhan ekonomi adalah perusahaan menengah dan besar. Kondisi ini kontras dengan Indonesia saat ini, yang usaha mikronya masih menjadi motor penggerak utama perekonomian.

Sebagai gambaran, indikator sebuah negara berpenghasilan tinggi adalah pendapatan per kapita minimal US$14.000. Bandingkan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, yang menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia US$4.960,3.

Negara-negara yang telah mencapai status negara berpenghasilan tinggi antara lain Swiss, Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, Australia, dan Hong Kong.

Selain peningkatan signifikan jumlah perusahaan menengah dan besar, laporan McKinsey mengidentifikasi sejumlah syarat lain yang harus dipenuhi Indonesia demi mencapai target pendapatan tinggi pada 2045.

Pertama, menjaga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) stabil pada level 5,4 persen setiap tahun selama dua dekade mendatang, terhitung dari 2025 hingga 2045.

Kedua, meningkatkan produktivitas secara substansial. Hal ini penting guna menopang tingkat pertumbuhan PDB tahunan yang ditargetkan. McKinsey merekomendasikan akselerasi level produktivitas 1,6 kali lipat, dari tingkat pertumbuhan gabungan tahunan (CAGR) 3,1 persen (periode 2000-2023) menjadi 4,9 persen per tahun pada 2045.

Ketiga, meningkatkan modal per pekerja. Untuk merealisasikan target produktivitas, besaran modal per pekerja harus bertumbuh dengan CAGR 5,8 persen, atau dua kali lipat dari pertumbuhan 3,6 persen yang tercatat pada periode 2010-2023. Secara spesifik, modal non-pertanian per pekerja membutuhkan pertumbuhan setidaknya tiga kali lipat guna mendorong kenaikan upah bagi pekerja.

Saat ini, menurut McKinsey, baru 15 persen tenaga kerja Indonesia bekerja pada perusahaan menengah dan besar. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pekerja pada usaha mikro yang mencapai 59 persen. Kevin Russell, salah satu Partner di McKinsey, menekankan pentingnya perubahan struktur ketenagakerjaan ini.

"Berkaca pada ekonomi negara yang mendekati ambang batas pendapatan tinggi, Indonesia akan membutuhkan 50 persen dari tenaga kerja non-pertanian untuk dipekerjakan di perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan [perusahaan menengah dan besar]," ujar Russell.

Aspek lain yang disorot adalah peran krusial sektor jasa. Partner & Leader of McKinsey's People & Organizational Performance Practice, McKinsey & Company, Indonesia, Phillia Wibowo, mengatakan sektor jasa sangat penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, beriringan dengan upaya meningkatkan kualitas sektor manufaktur.

Meskipun seluruh sektor akan berkontribusi pada pertumbuhan PDB, sektor jasa diproyeksikan akan mendominasi dalam 20 tahun ke depan.

"Karena 70 persen dari PDB akan datang dari sektor jasa pada 2045," kata Phillia. "Kita harus melanjutkan pengembangan di sektor manufaktur, tapi jangan juga melupakan sektor jasa."

Salah satu cara memperkuat sektor jasa, menurut laporan tersebut, adalah dengan mengembangkan kota layak huni dan mengedepankan keberlanjutan. Langkah ini diperkirakan dapat mendorong 'ruralisasi' sekitar 40 juta orang, menciptakan lapangan kerja formal dan produktif di area-area "pinggiran".