DBS Group Prediksi Ekonomi RI 2023 Pulih dengan Pertumbuhan 5%
Jakarta, FORTUNE – DBS Group Research menaksir perekonomian Indonesia pada 2023 akan kembali melanjutkan pemulihan. Perusahaan jasa keungan itu memperkirakan produk domestik bruto (PDB) tahun ini akan stabil pada kisaran 5 persen, atau kembali ke rata-rata sebelum pandemi pada 2015 sampai 2019.
Menurut Senior Economist DBS Group Research, Radhika Rao, pemerintah telah memberlakukan sejumlah strategi yang berdampak terhadap momentum pertumbuhan jangka pendek, seperti penanganan pandemi yang efisien, pelaksanaan vaksinasi massal, dan paket stimulus untuk mendukung perekonomian,
“Selagi Indonesia keluar dari pandemi, kondisi menguntungkan dari harga komoditas yang sedang berada di titik tertinggi,” katanya dalam keterangan pers, dikutip Rabu (22/2).
Perekonomian Indonesia tahun lalu tumbuh 5,3 persen, dan dianggap laju tercepat dalam sembilan tahun.
Semua pendorong pertumbuhan ekonomi telah kembali ke tingkat pra-pandemi, dengan produk domestik bruto (PDB) tahunan yang telah disesuaikan secara musiman naik 7 persen, konsumsi 4 persen, dan ekspor mencatat kenaikan terbesar, yaitu 30 persen, jika dibandingkan dengan akhir 2019.
Pada indikator lain, setelah kinerja yang kurang menggembirakan selama 2020-2021, arus investasi domestik dan asing meningkat tajam pada 2022. Total investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) tahun lalu tumbuh 47 persen dalam setahun menjadi US$45,6 mliar atau lebih dari Rp694 triliun.
Investasi tersebut terutama bertopang pada sektor logam dasar dan pertambangan. Dari sisi negara pemberi investasi, Singapura, Tiongkok, dan Hong Kong menjadi investor utama.
“Dengan dorongan ini, target 2022 keseluruhan untuk total investasi tercapai Rp1.207,2 triliun. Sedangkan, untuk proyeksi 2023 ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun,” kata Radhika.
Dorongan pemerintah
Pemerintah juga menggelar kebijakan program bantuan untuk melindungi rumah tangga berpenghasilan rendah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta rumah tangga, bantuan pangan non-tunai untuk 18,8 juta penerima, bantuan pelajar (Indonesia Pintar) untuk 17,9 juta siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan asuransi kesehatan universal (PBI) untuk 96,8 juta penduduk.
Ketika perekonomian mulai pulih dari pandemi, pemerintah menyetop sejumlah stimulus COVID-19, di antaranya, bantuan tunai, diskon listrik, diskon BBM, voucer internet untuk pelajar, dan program pengangguran.
Namun, pemerintah masih mempertahankan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR). Bahkan, untuk program tersebut pemerintah menggandakan anggaran dari Rp100 triliun pada 2017 menjadi Rp190 triliun pada 2022.
DBS Group Research turut menanggapi positif langkah pemerintah dalam merevitalisasi badan usaha milik negara (BUMN). Sebab, kontribusi BUMN terhadap perekonomian cukup besar, yaitu Rp371 triliun atau sekitar 18 persen dari anggaran 2021, melalui pajak, dividen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terlebih, total aset seluruh BUMN setara dengan setengah PDB Indonesia atau sekitar Rp9.000 triliun (data 2021).
Menurut Radhika, pada hampir bersamaan, jumlah BUMN dipangkas menjadi 41 pada akhir 2022 dari 113 pada 2019. Sebanyak 70 BUMN di antaranya hampir tidak beroperasi. “Dalam pandangan DBS Group Research, upaya itu kurang dihargai tetapi sangat penting untuk menyeimbangkan kembali sumber daya dan meningkatkan manfaat efisiensi,” katanya.
