Mandiri Gelontorkan Kredit ke 4 BUMN dengan Jaminan Pemerintah

Jakarta, FORTUNE - Senior Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Budi Purwanto, menyebut sejumlah pendanaan yang dilakukan pihaknya kepada BUMN melalui sindikasi perbankan di tahun ini. 

Pendanaan tersebut, kata dia, bahkan juga dilakukan terhadap BUMN yang mengalami tekanan keuangan karena adanya penjaminan dari pemerintah. 

Sejumlah BUMN yang proyeknya didanai tersebut di antaranya PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Waskita saat pandemi ini mengalami challenge dalam sisi financial condition-nya. Di sinilah jaminan pemerintah menjadi sangat bermanfaat," ujarnya dalam workshop Implementasi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Selasa (14/6).

Menurut Budi, penjaminan pemerintah terhadap proyek infrastruktur menjadi sangat bermanfaat bagi perbankan yang ingin mengelontorkan pinjaman ke BUMN.

Setidaknya ada dua manfaat yang perbankan bisa dapatkan, yakni pengecualian BNPK dan CKPN. Dalam hal BNPK, perbankan tetap dapat memberikan kredit kepada nasabah-nasabah yang BNPK-nya hampir penuh.

"Di sisi bank, yang tadinya kita tidak bisa biayai, kalau ini dijaminkan pemerintah, maka ini dikecualikan dari BNPK. Ini sesuai dengan POJK nomor 32. Jadi, apabila ada penjaminan pemerintah maka ini akan dikecualikan dari BNPK sehingga longgar kembali bank untuk bisa memberikan pembiayaan kepada project tersebut," ujarnya.

Kemudian dalam hal CKPN, penjaminan dari pemerintah penting karena saat memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank harus melakukan pencadangan atau sesuai ketentuan POJK nomor 40 tahun 2019. 

"Dengan adanya penjaminan pemerintah maka CKPN-nya nol. Ini tentu nantinya akan berimbas juga ke nasabah bahwa cost of debt-nya jadi lebih murah. Dengan adanya jaminan pemerintah interest rate yang kita berikan ini bisa jadi lebih murah," katanya.

Di luar dua manfaat tersebut, jaminan pemerintah juga memberikan sinyal positif bagi bank-bank yang akan mendanai proyek tersebut, terutama jika nilai kreditnya sangat besar dan bertenor panjang.

Bagi Mandiri, misalnya, pendanaan proyek-proyek dengan nilai besar dan tenor panjang itu memudahkan dalam membentuk sindikasi perbankan.

"Karena biasanya kita kan jadi lead untuk sindikasi dan meng-grab bank-bank lainnya. Kami akan ditanya support pemerintah seperti apa. Sampai sejauh mana support pemerintah terhadap project ini. Kalau ini ada jaminan pemerintah maka akan sangat jauh lebih mudah bagi kita membentuk sindikasi proyek pembiayaan tersebut," ujarnya.

Secara terperinci, pendanaan yang diberikan Mandiri terhadap empat BUMN yang telah disebutkan adalah sebagai berikut.

Pertama, Rp2,2 triliun dari limit porsi Mandiri dalam sindikasi sebesar Rp3,3 triliun ke PT PLN (Persero). Pendanaan tersebut digunakan untuk tiga proyek PLN yakni PLTU Kalimantan Timur, Transmisi dan Gardu Induk serta proyek PLTU dan PLTMG

Kedua, Rp2,2 triliun dari limit porsi Mandiri dalam sindikasi sebesar Rp3,6 triliun ke PT Hutama Karya (Persero). Pendanaan ini digunakan untuk membiayai dua proyek yakni ruas Tol Bakauheuni - Terbanggi Besar, dan Terbanggi Besar - Pematang Siantar - Kayu Agung.

Ketiga, Rp2,1 triliun dari limit porsi Mandiri dalam sindikasi sebesar Rp4,7 triliun ke PT KAI (Persero) untuk proyek LRT Jabodetabek. Terakhir, Rp2,1 triliun dari limit porsi Mandiri dalam sindikasi sebesar Rp3,7 triliun ke PT Waskita (Persero) Tbk untuk 147 proyek.