Banyak Warga RI Pelesir ke Luar Negeri, Sandiaga Khawatir Devisa Bocor

Jakarta, FORTUNE – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengkhawatirkan banyaknya wisatawan dalam negeri yang bepergian dan pelesiran ke luar negeri bisa menyebabkan devisa negara bocor.

Alasannya, arus pendapatan negara yang seharusnya mengalir ke dalam negeri, justru keluar dari Indonesia ke negara lain atau net out flow. “Saya sudah mendapatkan data awal bahwa keterisian penumpang dari penerbangan ke luar negeri jauh lebih penuh diisi oleh masyarakat Indonesia daripada wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia,” ujarnya dalam weekly press briefing, Senin (6/3).

Menurutnya, hal ini perlu disikapi secara serius oleh seluruh pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. “Tahun sebelumnya, sebelum pandemi, kita masih net in flow sekitar 4 juta. Tapi, ini ada potensi kita net out flow. Masih awal datanya, tapi kita harus cepat bergerak, jangan sampai nanti kita menyesal, karena lebih banyak yang ke luar negeri,” katanya.

Sandiaga menyatakan, salah satu sektor yang diwaspadai yakni sektor kesehatan karena ada sekitar 600 ratus hingga 2 juta penduduk Indonesia menghabiskan US$11 miliar atau kurang lebih Rp160 triliun lebih untuk berobat ke luar negeri, salah satu yang populer adalah ke Penang, Malaysia.

Hal itu menurutnya bisa diatasi dengan peningkatan layanan kesehatan dalam negeri dalam konsep wisata kesehatan (medical tourism). "Ini yang kita harapkan segera kita tindak lanjuti, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Menteri Kesehatan dan kita harapkan ada beberapa reformasi struktural di bidang kesehatan, seperti penambahan pasokan layanan kesehatan dan juga SDM dokter dari luar Indonesia,” ujar Sandiaga.

Pemberian kesempatan para dokter dari diaspora Indonesia untuk berkarya di Indonesia cukup memungkinkan untuk dilakukan, mengingat akan ada banyak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wisata kesehatan, seperti yang tengah dibentuk di Sanur, Bali. Hal ini menurutnya bisa menjadi solusi untuk menahan warga Indonesia yang ingin berobat ke luar negeri.