Erick Thohir Minta DPR 'Rayu' Kemenkeu Agar Tambah PMN Rp7,88 Triliun

Jakarta, FORTUNE - Menteri BUMN Erick Thohir meminta dukungan DPR untuk menambah penyertaan modal negara (PMN) kepada BUIMN sebesar Rp7,88 triliun dalam APBN 2023. Nilai itu merupakan sisa gap alokasi PMN yang harus dipenuhi kementeriannya untuk menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) dan mendukung keberlangsungan sejumlah perusahaan pelat merah.

Total ada gap PMN sebsar Rp13,58 triliun di tahun depan. Namun Rp5,7 triliun di antaranya dapat diusahakan melalui dana cadangan investasi yang telah ada dalam nota keuangan RAPBN 2023. "Ini yang kami coba kami bicarakan kembali ke Kemenkeu. Bila dimungkinkan dana cadangan investasi bisa didapatkan. Di luar itu, kami berharap Komisi VI tetap mendorong tambah Rp7,88 triliun," ujarnya dalam rapat kerja di Komisi VI, Kamis (8/9).

Sejauh ini, jelas Erick, dari total suntikan modal Rp67,82 triliun yang diajukan kementeriannya di tahun depan, hanya Rp41,31 triliun yang disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Nilai itu terdiri dari PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28,9 triliun (dari yang diajukan sebesar Rp30,56 triliun) untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) dan PT PLN sebesar Rp10 triliun untuk penugasan jaringinan listrik dan program listrik desa.

Lalu, Defend ID sebesar Rp1,75 triliun (dari yang diajukan sebesar Rp3 triliun) untuk penugasan pengembangan dasilitas dan kapasitas produksi rardar, pesawat, kapal dan amunisi; serta AirNav sebesar Rp660 miliar (dari pengajuan sebesar Rp790 miliar) untuk penugasan perbaharuan alat.