Sri Mulyani Sebut Bansos BBM Bisa Tekan Kemiskinan 1,07 Persen
BBM Naik, daya beli orang miskin terpangkas Rp8,1 triliun.
Menkeu, Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, pada Jumat (13/9). (dok.Kemenkeu)Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bantuan sosial (bansos) BBM, subsidi upah dan bantuan untuk sektor transportasi yang digelontorkan pemerintah dapat menekan angka kemiskinan hingga 1,07 persen.
Secara terperinci, anggaran tersebut disiapkan sebesar Rp24,17 triliun. Bansos BBM diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga di mana masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp150 ribu per bulan untuk empat bulan dengan total Rp12,4 triliun.
Kemudian, pemberian subsidi upah sebesar Rp600 ribu per pekerja bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta tiap bulan dengan toral Rp9,6 triliun. Selain itu, ada total Rp2,17 triliun yang berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil Pemerintah Daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
“Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07 persen untuk dua bantuan tersebut (bansos dan subsidi upah),” jelas Menkeu dalam keterangan resmi, Senin (5/9).
Menurut Sri Mulyani, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pasti akan memiliki dampak yang cukup luas, baik dari sisi inflasi juga dari sisi kenaikan jumlah kemiskinan. Karena itu, pemerintah secara hati-hati terus melakukan perhitungan untuk melindungi masyarakat utamanya yang kurang mampu.
“Kenaikan dari bantuan sosial sebanyak Rp24,17 triliun yang tadi mengcover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30% keluarga termiskin di Indonesia,” ungkapnya.
Risiko penurunan daya beli
Dalam kesempatan yang sama Menkeu juga mengatakan, diperkirakan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar akan membuat 40 persen kelompok masyarakat yang kurang mampu akan mengalami penurunan daya beli hingga Rp8,1 triliun.
Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi, yaitu Rp24,17 triliun. Sehingga dengan adanya kenaikan bansos diharapkan akan mengurangi beban masyarakat kurang mampu tersebut.
“Sehingga dengan adanya bansos yang mencapai Rp24,17 triliun, kita harapkan bisa mengurangi beban mereka yang tadi kita sebutkan 40% terbawah akan menghadapi juga tekanan akibat inflasi maupun kenaikan dari Pertalite dan Solar ini,” pungkas Menkeu.
