Jakarta, FORTUNE - JP Morgan menetapkan Indonesia sebagai peringkat kedua dunia atas negara yang paling tahan terhadap guncangan energi global. Temuan ini dilaporkan melalui Eye on the Market yang diterbitkan J.P. Morgan Asset Management bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026.
Kekuatan ketahanan energi Indonesia ditopang terutama oleh kontribusi signifikan produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, gas bumi domestik 22 persen, serta energi terbarukan 7 persen. Dalam laporan tersebut, J.P. Morgan secara eksplisit mengelompokkan Indonesia bersama Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai kelompok negara yang memperoleh manfaat substansial dari produksi batu bara domestik pada periode guncangan energi.
Indonesia juga dinilai memiliki tingkat eksposur langsung yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang sedang menjadi sorotan.
Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional. Angka ini jauh di bawah negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan (33 persen), Taiwan dan Thailand (27 persen), serta Singapura (26 persen).
Sementara itu, laporan tersebut menyoroti negara-negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda sebagai yang paling rentan akibat tingginya ketergantungan terhadap impor minyak dan gas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa tersebut mengafirmasi arah kebijakan ketahanan energi yang dijalankan Pemerintah secara konsisten di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas energi global.
Airlangga menyampaikan bahwa capaian ini tidak menjadikan Indonesia lengah terhadap risiko yang masih ada.
Dengan demikian, pemerintah terus memperkuat beberapa arah kebijakan, antara lain optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas dan memperkuat penerimaan PNBP, percepatan transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai RUKN dan RUPTL, perluasan adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai strategi struktural menurunkan ketergantungan pada minyak, serta diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko geopolitik.
“Ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus mengkoordinasikan kebijakan energi dan fiskal secara terintegrasi guna menjaga momentum ketahanan tersebut, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/4).