Mahasiswa Indonesia di Canberra Dukung 'Indonesia Gelap'
- Mahasiswa Indonesia di Canberra bersolidaritas dengan aksi #IndonesiaGelap di Tanah Air
- Forum Mahasiswa Indonesia Canberra menyoroti inkompetensi pengelola negara dalam program makan bergizi gratis, penjualan gas elpiji, dan APBN 2025
- Mereka juga mencatat kegagalan negara dalam mengelola kebebasan berekspresi serta laporan kekerasan pada pelajar Papua saat tolak MBG
Jakarta, FORTUNE – Tak hanya dari dalam negeri, pernyataan sikap datang dari seruan mahasiswa Indonesia yang tengah menimba ilmu di luar negeri. Forum Mahasiswa Indonesia Canberra di Australia bersolidaritas dengan aksi mahasiswa, masyarakat sipil, NGO, buruh, hingga pecinta K-Pop yang masih berlangsung sampai Jumat (21/2) di Tanah Air.
“Raga kami ada di Canberra, tapi jiwa dan semangat kami berada bersama mereka di berbagai kota dan daerah di Tanah Air menolak #IndonesiaGelap sebagai bagian dari perjalanan bangsa. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang akuntabel, terbuka dan siap menjalankan amanah kekuasaan dari pemilihnya,” tulis Forum Mahasiswa Indonesia Canberra dalam pernyataannya, dikutip Jumat (21/2).
Mereka juga menilai tagar Indonesia Gelap atau #IndonesiaGelap adalah perhatian masyarakat pada kebijakan pemerintah dan sikap tindak pejabat publik. Masyarakat yang memberi perhatian, aktif merespons, dan menolak pasif adalah salah satu buah termanis proklamasi Indonesia sejak 80 tahun lalu.
Pengelola negara dinilai inkompetensi
Kemudian Forum Mahasiswa Indonesia Canberra menuturkan bahwa selama kurun waktu kurang dari 6 bulan, publik mendapat tontonan inkompetensi para pengelola negara. Mulai dari kacaunya pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG), sengkarut kebijakan penjualan gas elpiji 3 kilogram, kasus pagar laut, hingga pengetatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang berbuah pada terlanggarnya hak-hak banyak pihak, termasuk pencairan tunjangan kinerja (tukin) dosen.
“Menurut hemat kami, semua kebijakan dan pernyataan ini tidak melalui prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mengkhianati nilai-nilai kenegaraan yang ada dalam konstitusi,” tegas mereka.
Forum Mahasiswa Indonesia Canberra Soroti #KaburAjaDulu
Forum Mahasiswa Indonesia Canberra juga menyoroti soal tagar KaburAjaDulu. Mereka memandang bahwa tuntutan tagar #IndonesiaGelap berbanding lurus dengan harapan sebagian golongan masyarakat untuk #KaburAjaDulu.
“Publik juga menyaksikan buruknya pengelolaan negara seperti pembangunan IKN warisan Pemerintahan Joko Widodo di periode lalu, yang menggunakan uang rakyat sebagai totem kegagalan dari janji keberlanjutan pembangunan dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka,” sambung mereka.
DPR seharusnya merespons kegundahan masyarakat
Forum Mahasiswa Indonesia Canberra juga menyebut Dewan Perwakilan rakyat (DPR) RI yang seharusnya menjalankan fungsi checks and balances dalam mengimbangi eksekutif bak tercocok hidung. Misalnya, enggan menjalankan hak interpelasi maupun hak angket meski mampu. Adapun DPR RI seharusnya dapat merespons semua kegundahan masyarakat ini dengan lebih baik.
“Namun yang kita semua lihat adalah pengkhianatan nilai-nilai penyelenggaraan negara,” ujar Forum Mahasiswa Indonesia Canberra.
Soroti kebebasan berekspresi di Indonesia
Sementara itu, mereka juga menanggapi soal grup musik Sukatani yang menarik lagu berjudul Bayar Bayar Bayar dari semua platform pemutar musik. Grup musik bergenre punk asal Purbalingga, Jawa Tengah tersebut berujung meminta maaf kepada Kepala Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan institusi kepolisian lewat unggahan di Instagram resmi, Kamis (20/2).
“Puncaknya pada 20 Februari kemarin, penguasa malah mempertontonkan kelaliman dengan memberangus lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ dari seniman punk Sukatani ─ sebuah karya kritik sosial akan oknum aparat yang kerap meminta bayaran untuk memuluskan urusan,” kata Forum Mahasiswa Indonesia Canberra.
“Beredarnya video permintaan maaf dari Sukatani menunjukkan, gagalnya negara dalam mengelola ekspresi kebebasan dalam karya yang menunjukkan keberpihakan pada kesulitan warga,” tutur mereka.
Tuntutan forum mahasiswa Indonesia di Canberra
Forum Mahasiswa Indonesia Canberra pun memiliki sejumlah tuntutan, berikut tuntutannya:
Pemerintahan Prabowo dan Gibran menjawab dengan resmi tuntutan aksi #IndonesiaGelap dengan mempertimbangan Indonesia sebagai negara demokrasi yang bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan menjalankan hak interplasi dan hak angket menagih pemerintah Prabowo-Gibran untuk pemenuhan #IndonesiaGelap.
Aparat Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI-Polri) menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, terutama dengan tidak mengkriminalisasi masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi, serta mereka yang rentan dari kekuasaan.
