Mengurai Penyebab Kelangkaan BBM di Bali dan Sejumlah Daerah
- Antrean BBM di Bali, Kalimantan, dan Jawa Timur menyoroti kerentanan distribusi, cadangan operasional terbatas, serta lonjakan konsumsi BBM bersubsidi akibat disparitas harga.
- Pemerintah menyatakan stok nasional cukup 16–21 hari, tetapi mengakui keterlambatan kapal dari Jawa sempat mengganggu pasokan Bali; distribusi Jawa Timur mulai teratasi.
- Pertamina menambah kapal Jawa-Bali dari tiga menjadi tujuh dan mengoptimalkan terminal, sementara usulan reformasi mencakup cadangan 15 hari, kuota dinamis, serta subsidi tepat sasaran.
Jakarta, FORTUNE - Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) wilayah Bali, Kalimantan, hingga Jawa Timur memunculkan evaluasi terhadap tata kelola dan rantai pasok energi domestik. Fenomena kelangkaan ini terjadi bersamaan dengan klaim pemerintah terkait ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang mencapai 16–21 hari.
Dosen Praktisi Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia, Ardian Nengkoda, menilai antrean BBM di daerah tidak sekadar bermuara pada persoalan distribusi. Situasi ini mengindikasikan urgensi evaluasi ketahanan rantai pasok dan pengelolaan subsidi.
“Realitas di lapangan jauh lebih kompleks,” kata Ardian kepada Fortune Indonesia, Selasa (20/10).
Ardian memerinci tiga tekanan pemicu kelangkaan, yakni volatilitas pasar energi global, kerentanan rantai pasok domestik, serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah.
Dari sisi global, dinamika produksi OPEC+ dan geopolitik berisiko mengerek harga minyak mentah. Kondisi ini berpotensi menambah beban pengadaan BBM, subsidi, serta kompensasi energi pemerintah.
Pada aspek domestik, hambatan distribusi terlihat dari keterlambatan kapal tanker melakukan bongkar muat di Fuel Terminal Sanggaran, Bali. Keterbatasan cadangan operasional memperburuk ketersediaan pasokan saat terjadi lonjakan permintaan masyarakat.
Faktor pemicu lain berasal dari disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Selisih harga memicu migrasi konsumsi ke BBM bersubsidi. Di sisi lain, operator terikat pada batasan kuota penyaluran.
“Ketika kuota tahunan dikunci mati demi penghematan fiskal, daerah tidak memiliki diskresi ruang gerak untuk merespons dinamika konsumsi riil di lapangan,” kata Ardian.
Ardian merekomendasikan pembenahan tata kelola dari hulu hingga hilir. Pembenahan ini mencakup penguatan cadangan operasional, perbaikan keandalan distribusi, serta penyesuaian kuota dengan pola konsumsi masyarakat guna mencegah keberulangan gangguan pasokan.
“Ketahanan energi nasional tidak boleh dikorbankan demi efisiensi jangka pendek,” ujar Ardian.
Reformasi penyaluran BBM
Pertamina Patra Niaga Siagakan 108 Mobil Tangki, Distribusi BBM di Bali Dipercepat. (Dok/Istimewa). Dari sisi logistik, dia mendorong pemerintah menetapkan standar minimum cadangan BBM lebih tinggi, terutama di wilayah wisata dan pulau terluar.
Untuk Bali, misalnya, cadangan operasional Pertalite diusulkan mencapai minimal 15 hari, meningkat dari rata-rata historis 11 hari. Pertamina juga perlu mempertimbangkan penambahan kapasitas tangki penyimpanan atau penggunaan terminal apung di titik rawan, seperti Integrated Terminal Manggis dan Sanggaran, untuk mengantisipasi gangguan pelayaran maupun cuaca buruk.
Selain memperkuat infrastruktur, Ardian menilai mekanisme penetapan kuota BBM perlu lebih adaptif terhadap kebutuhan setiap daerah. BPH Migas dapat menerapkan sistem kuota dinamis yang dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan mobilitas masyarakat, musim liburan, dan perubahan pola konsumsi.
Langkah tersebut dinilai penting agar alokasi BBM tidak terpaku pada kuota tahunan ketika permintaan di lapangan berubah.
“Distribusi kuota harus berbasis real-time data dengan mekanisme dynamic adjustment kuartalan yang memperhitungkan tren mobilitas regional,” kata dia.
Di sisi subsidi, Ardian mendorong pemerintah mempercepat reformasi agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Upaya ini dapat dilakukan melalui integrasi data dan digitalisasi pembelian, disertai penegasan kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Dengan demikian, alokasi subsidi dapat diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pemerintah harus segera menerbitkan regulasi tingkat tinggi yang melarang secara tegas mobil pribadi dengan spesifikasi mesin tertentu seperti di atas 1.400 cc mengonsumsi Pertalite. Subsidi harus melekat pada orang yang berhak secara ekonomi, bukan pada objek komoditasnya,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya kesiapan menghadapi gangguan pasokan melalui protokol penanganan krisis yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, kepolisian, dan TNI. Koordinasi ini diperlukan untuk menjaga kelancaran jalur distribusi saat terjadi hambatan.
Pada saat bersamaan, komunikasi publik yang transparan perlu diperkuat agar kekhawatiran masyarakat tidak memicu pembelian berlebihan.
Sementara itu, pemerintah memastikan stok BBM nasional masih mencukupi meski antrean terjadi di sejumlah daerah. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan cadangan Pertalite berkisasr 16–20 hari, sedangkan Pertamax dan jenis BBM nonsubsidi lainnya, termasuk solar, tersedia untuk kebutuhan lebih dari 20 hari.
Menurut Bahlil, gangguan yang terjadi di sejumlah wilayah perlu dilihat dari sisi distribusi, bukan semata-mata ketersediaan stok nasional.
Namun, Bahlil mengakui gangguan pasokan di Bali sempat terjadi akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa. Pemerintah bersama Pertamina dan pemerintah daerah telah berkoordinasi untuk mengurai hambatan tersebut.
Cadangan operasional BBM di Bali ditingkatkan
Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri (tengah) menyampaikan keterangan pers bersama Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ((kiri) dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra (kanan) usai rapat koordinasi (rakor) terkait distribusi BBM di Fuel Terminal (FT) Sanggaran, Denpasar, Bali, Senin (19/10). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf Pemerintah juga meminta cadangan operasional BBM di Bali ditingkatkan dari 11–12 hari menjadi 15 hari dalam satu pekan. Sementara itu, gangguan distribusi di sejumlah wilayah Jawa Timur dilaporkan mulai teratasi setelah penambahan pasokan.
Dari sisi operasional, Pertamina menambah jumlah kapal pengangkut BBM dari Jawa ke Bali, dari tiga menjadi tujuh kapal. Optimalisasi Fuel Terminal Manggis dan Fuel Terminal Sanggaran juga dilakukan untuk memperkuat penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran BBM.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan perusahaan terus mengevaluasi rantai pasok, mulai dari pengadaan hingga distribusi ke konsumen.
“Kami meyakini bahwa energi adalah denyut nadi dari perekonomian, khususnya di Pulau Bali, untuk membantu sektor pariwisata, UMKM, termasuk aktivitas ekonomi lainnya,” ujar Simon dalam keterangannya, Senin (19/10).
Tantangan distribusi juga terjadi di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Pendangkalan sungai akibat kondisi cuaca menghambat akses kapal pengangkut BBM berukuran besar. Pertamina pun menyesuaikan pola distribusi, termasuk mengoptimalkan jalur darat sebagai alternatif pengangkutan.
