Jakarta, FORTUNE — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti anomali pada pencapaian produk domestik bruto (PDB) Indonesia per kuartal III lalu, yang terlaporkan mencapai 5,47 persen.
Pencapaian ini belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pekerja. Kenaikan harga pangan serta beban pajak menekan daya beli kelompok kelas bawah. Pada saat yang sama, penyaluran bantuan sosial pemerintah berstatus tersegmentasi.
Peneliti Center of Macroeconomics, Finance, and Investment INDEF, Riza Annisa Pujarama, mengemukakan perlunya evaluasi atas kualitas pertumbuhan dan peran stimulus fiskal. Evaluasi ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Riza turut menyoroti peningkatan proporsi pekerja informal pada periode ini.
Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan menjadi penopang perekonomian. Lonjakan terjadi pada pengadaan listrik serta jasa keuangan dan asuransi. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga naik dari 4,89 persen menjadi 5,04 persen secara tahunan (YoY). Namun, pencapaian ini melambat secara tahun berjalan (YtD).
“Daya beli makin tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan inflasi pangan,” kata Riza dalam acara konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11).
Kelas menengah mengalami penyusutan akibat beban ekonomi dan pungutan pajak. Kelompok ini luput dari cakupan perlindungan sosial. Situasi ini menekan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di tengah angka rasio pajak yang belum optimal. Kelompok kelas atas tidak terlalu terdampak, sehingga memperlebar ketimpangan ekonomi.
“Meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada sub-sektor restoran, hotel, dan kesehatan perlu diwaspadai karena mengindikasikan fenomena lipstick effect dan pergeseran gaya hidup, yang mengabaikan perencanaan keuangan jangka panjang,” kata Riza.
Dari sisi pembiayaan, Kepala Center of Digital Economy & SMEs INDEF, Izzudin Al Farras Adha, memaparkan data penyaluran kredit perbankan. Pertumbuhan kredit per Agustus mencapai 13,65 persen. Namun, kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya tumbuh 2,32 persen.
Bank KBMI 4 mendominasi penyaluran kredit dengan porsi di atas 54 persen. Pertumbuhan penyaluran terpusat pada segmen non-UMKM. Hal ini memicu risiko pelebaran ketimpangan akses pembiayaan.
Penyaluran kredit UMKM didominasi skema komersial. Porsi non-KUR mendahului KUR, meskipun KUR berstatus subsidi bunga. Struktur kredit UMKM tidak mengalami perubahan signifikan. Kredit usaha mikro mencatatkan penurunan sejak awal tahun.
Kredit usaha kecil naik, dan kredit usaha menengah tidak berubah drastis. Suku bunga perbankan di Indonesia berada di atas rata-rata negara lain. Hal ini menambah beban pelaku usaha, khususnya UMKM.
Pada sisi permintaan, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka konsumsi terjaga. Namun, Indeks Keyakinan Konsumen turun sekitar 10 poin. Indeks Penjualan Riil juga mengalami pelemahan.
"Penyaluran P2P lending ke sektor produktif juga belum mencapai target minimal 40 persen, masih terkonsentrasi di Jawa dan cenderung konsumtif, sementara pinjaman online ilegal masih marak," kata Izzudin.
INDEF mengidentifikasi sejumlah tantangan ekonomi pada triwulan IV-2026. Tantangan ini mencakup potensi bencana alam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gempa bumi, prospek peringkat investasi, hingga pola komunikasi pemerintah kepada publik.
INDEF merekomendasikan penyaluran stimulus fiskal secara tepat sasaran. Opsi lainnya berupa percepatan realisasi sisa anggaran belanja pada kegiatan produktif. Perhatian terhadap kelas menengah juga menjadi prioritas. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi memiliki kualitas dan berimbas pada pemenuhan kelayakan hidup masyarakat.