Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Pemerintah Tarik Utang Rp477,4 Triliun Juni 2026, 57,4% dari Target
ilustrasi gedung kantor Kemenkeu. Dok Kemenkeu
  • Pemerintah telah menarik utang Rp477,4 triliun hingga Juni 2026 atau 57,4% dari target APBN, dengan mayoritas pembiayaan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
  • Realisasi penerbitan SBN mencapai Rp501,2 triliun atau 62,7% dari target, sementara realisasi pinjaman tercatat negatif Rp23,8 triliun per akhir Juni 2026.
  • Kementerian Keuangan berencana menerbitkan panda bond senilai US$1 miliar berdenominasi yuan dengan Bank of China sebagai Lead Underwriter dan beberapa bank Tiongkok lainnya sebagai pendukung utama.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Pemerintah Indonesia menarik utang sebesar Rp477,4 triliun hingga semester I 2026, atau sekitar 57,4 persen dari target pembiayaan APBN tahun berjalan, dengan mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
  • Who?
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi pelaksana utama strategi pembiayaan utang ini, dengan dukungan sejumlah bank internasional seperti Bank of China, ICBC, CITIC, CICC, DBS, ABC, CCB, dan CEXIM.
  • Where?
    Kegiatan pembiayaan dilakukan di Jakarta sebagai pusat administrasi keuangan negara serta melalui pasar keuangan global untuk penerbitan instrumen seperti panda bond berdenominasi yuan.
  • When?
    Data pembiayaan tercatat hingga 30 Juni 2026 dan dilaporkan oleh Kementerian Keuangan pada Kamis, 23 Juli 2026.
  • Why?
    Pembiayaan dilakukan untuk menjaga ketersediaan kas pemerintah yang memadai, mempertahankan saldo anggaran lebih yang kuat, serta memastikan pengelolaan utang tetap efisien dan terkendali.
  • How?
    Pemerintah menerapkan strategi pembiayaan secara hati-hati melalui penerbitan SBN dan pinjaman luar negeri terukur, disertai langkah antisipatif serta manajemen kas dan utang aktif guna menjaga stabilitas fiskal nasional.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah pembiayaan utang sebesar Rp477,4 triliun hingga semester I 2026 atau setara 57,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun ini. Pembiayaan tersebut masih didominasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Keuangan, strategi pembiayaan utang dilakukan secara prudent dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan.

“Pemenuhan pembiayaan utang berjalan on-track melalui langkah antisipatif dan active cash & debt management untuk menjaga ketersediaan kas Pemerintah yang memadai dan SAL yang tetap kuat,” demikian Kementerian Keuangan dalam laporannya, Kamis (23/7).

Berdasarkan laporan tersebut, pembiayaan melalui penerbitan SBN mencapai Rp501,2 triliun atau 62,7 persen dari target. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yakni Rp308,6 triliun atau 48 persen dari target.

Sementara itu, realisasi pinjaman tercatat negatif Rp23,8 triliun pada 30 Juni 2026 dari target Rp32,7 triliun.

Dengan catatan itu, maka secara total pembiayaan anggaran per Juni 2026, sebesar Rp452 triliun atau setara 65,6 persen dari target Rp 689,1 triliun sampai akhir 2026.

Purbaya mengatakan pemenuhan target pembiayaan mempertimbangkan cost of fund yang efisien dan risiko yang termitigasi serta tata kelola yang baik dan terjaganya indikator utang pada level yang aman.

Sementara itu, pergerakan yield SBN tetap stabil di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Yield SBN 10Y terjaga.

Incoming bids lelang SBN sepanjang 2026 tetap terjaga di tengah sentimen risk off investor global. Bid to cover ratio rata-rata 1,8x (lelang SUN) dan 2,5x (lelang SBSN).

Pada hari ini, Kementeran Keuangan juga berencana menerbitkan panda bond yakni obligasi berdenomisasi yuan. Dalam penerbitan tersebut, Kementerian Keuangan membidik dana sebesar US$1 miliar.

Dalam penerbitan instrumen tersebut, pemerintah menunjuk Bank of China (BOC) sebagai Lead Underwriter sekaligus Lead Bookrunner. Sementara itu, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), CITIC, China International Capital Corporation (CICC), dan DBS bertindak sebagai Joint Lead Underwriters dan Joint Bookrunners. Adapun Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB), dan Export-Import Bank of China (CEXIM) ditunjuk sebagai Co-Managers.

Curated For You

Editorial Team

Related Article