Cegah Covid-19, Pemerintah Terapkan Travel Bubble pada Presidensi G20

Mejelang persiapan berbagai event internasional Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, pemerintah mulai menerapkan travel bubble untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di wilayah Batam-Bintan-Singapura. Hal ini dilakukan di kawasan tertentu dan terbatas, untuk mendorong pemulihan ekonomi, terutama di sektor pariwisata.

Airlangga menyampaikan bahwa Pintu masuk untuk PPLN Travel Bubble adalah Terminal Ferry Internasional Nongsapura, Batam dan Terminal Ferry Bandar Bintan Telani, Bintan. Mereka yang datang harus memenuhi syarat, sudah dua kali vaksin; negatif PCR 3x24 sebelum keberangkatan; punya visa, kecuali bagi WNA Singapura; punya bukti konfirmasi booking wisata dan asuransi kesehatan 30.000 Dolar Singapura; serta menggunakan Pedulilindungi atau BluePass.

“Tentunya ini harus dipersiapkan dengan baik, dan Pengelola Kawasan wajib membentuk Satgas Covid-19 Kawasan,” kata Airlangga di laman resmi Kemenko Ekon (25/1). “Pengelola Hotel dan tempat-tempat wisata juga sudah memenuhi CHSE, nanti pelaksanaan dan pengawasannya akan dikoordinasikan oleh Satgas Covid-19 di Kawasan dan di masing-masing lokasi wisata.”

Pemerintah akan membentuk tim juru bicara untuk berbagai forum dalam presidensi Indonesia di G20. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk membentuk strategi komunikasi G20 yang masif untuk dalam dan luar negeri.

Johnny menyebutkan, usulan juru bicara untuk Serpha Track–membahas isu non-keuangan, seperti energi, pembangunan, hingga pariwisata dan perubahan iklim–diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sedangkan Finance Track–dengan prioritas enam isu ekonomi, mulai exit policy, dampak Covid-19 terhadap sektor riil, hingga keuangan berkelanjutan–dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

“Komunikasi yang umum terkait penyelenggaraan akan dilakukan oleh saya sebagai Menteri Kominfo, dan secara khusus komunikasi isu-isu terkait dengan kebijakan presiden dari Istana Presiden akan dilakukan oleh Kepala Staf Presiden, Pak Moeldoko,” ucap Johnny.