5 Perbedaan PBB P2 dan PBB P3, dari Objek hingga Tarif

Secara wewenang, pemungutan PBB P2 dan PBB P3 dilakukan oleh dua instansi yang berbeda. Kedua jenis pajak tersebut awalnya dipungut oleh pihak yang sama, yakni pemerintah pusat. Namun, aturan ini berubah sejak Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) resmi berlaku. 

Pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola dan memungut PBB P2 (perdesaan dan perkotaan) di wilayah administrasinya. Sementara, PBB P3 (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan) dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Perbedaan PBB P2 dan PBB P3 yang utama terletak pada objek pajaknya. Meski pajak mencakup tanah dan bangunan, keduanya memiliki perbedaan terkait objek yang dikenakan pajak.

Objek PBB P2 mencakup tanah dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh individu maupun badan, kecuali untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Cakupannya bisa berupa rumah, apartemen, hotel, hingga lahan kosong.

Di sisi lain, PBB P3 mencakup tanah atau bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang diberikan hak usaha. Contoh objeknya meliputi usaha perkebunan dengan hak guna usaha, kawasan perhutanan dengan hak pengusahaan hutan, serta area pertambangan migas dan minerba.

PBB P2 dan PBB P3 juga memiliki fungsi yang berbeda. PBB P2 berfungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan pajak dipakai untuk membiayai belanja daerah, pemerataan pembangunan, serta pengendalian tata ruang wilayah.

Di sisi lain, PBB P3 masuk ke dalam sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan skala nasional serta mengendalikan pemanfaatan lahan. Pemungutan pajak dilakukan untuk memastikan pemanfaatan tanah dan bangunan tetap memberikan kontribusi balik bagi negara.

Perbedaan PBB P2 dan PBB P3 lainnya dapat dikenali melalui ketentuan tarif. PBB P2 dikenakan tarif maksimal 0,5 persen. Namun, tarif PBB P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak bisa lebih rendah 0,25 persen sesuai kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Sebaliknya, tarif PBB P3 menggunakan tarif tunggal 0,5 persen yang diatur oleh pemerintah pusat. Aturan tersebut berlaku untuk semua cakupan objek pajak, seperti sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Tidak hanya tarif pajak, ketentuan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) memiliki perbedaan. NJOPTKP merujuk pada batas nilai NJOP yang tidak dikenakan pajak.

Secara umum, besaran NJOPTKP PBB P2 paling sedikit sebesar Rp10 juta sebanyak satu kali untuk setiap wajib pajak per satu tahun pajak. Kebijakan ini dapat berbeda sesuai aturan masing-masing wilayah.

Ketentuan NJOPTKP PBB P3 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2014. Merujuk pada aturan yang berlaku, besaran NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp12 juta per wajib pajak untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Demikian rincian perbedaan PBB P2 dan PBB P3. Jadi, PBB P2 fokus pada sektor perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah. Sedangkan, PBB P3 merujuk pada sektor perhutanan hingga pertambangan yang dikelola pemerintah pusat.