- Apa nama sepeda motor di Vietnam?
Di Vietnam, sepeda motor sering disebut xe máy, yang secara harfiah berarti “kendaraan bermesin.” Istilah ini digunakan untuk menyebut semua jenis motor, mulai dari skuter hingga motor bebek, yang menjadi alat transportasi utama masyarakat setempat. - Bisakah turis mengendarai sepeda motor di Vietnam?
Ya, turis diperbolehkan mengendarai sepeda motor di Vietnam, asalkan memiliki SIM internasional yang diakui (International Driving Permit/IDP) dan sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai. Beberapa kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh juga mewajibkan penggunaan helm dan mematuhi aturan lalu lintas yang cukup ketat. - Apa merek sepeda motor Vietnam?
Meski pasar sepeda motor Vietnam didominasi oleh produsen asing seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki, negara ini juga memiliki merek lokal seperti VinFast dan Dat Bike. Kedua merek tersebut kini fokus mengembangkan sepeda motor listrik sebagai bagian dari program elektrifikasi nasional. - Apa jalur sepeda motor yang terkenal di Vietnam?
Salah satu jalur paling populer adalah Hai Van Pass, rute pesisir menakjubkan yang menghubungkan Kota Hue dan Da Nang. Jalur ini terkenal di kalangan wisatawan dan pengendara motor karena pemandangannya yang spektakuler dan menantang. - Apa sepeda motor terlaris di Vietnam?
Honda tetap menjadi merek sepeda motor terlaris di Vietnam dengan pangsa pasar sekitar 80%. Model seperti Honda Wave Alpha, Honda Vision, dan Honda SH menjadi pilihan favorit karena irit bahan bakar, mudah dirawat, dan cocok untuk kondisi jalan di perkotaan Vietnam.
Vietnam Larang Motor Bensin Mulai 2026, Apa Dampaknya?
Intinya sih...
- Pemerintah Vietnam akan melarang penggunaan sepeda motor bensin di pusat kota mulai 2026 untuk menekan polusi udara dan mempercepat transisi ke transportasi listrik.
- Kebijakan dimulai di Hanoi pada 2026, namun warga keberatan karena harga sepeda motor listrik yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur pengisian daya.
- Larangan ini menimbulkan ketegangan diplomatik dengan Jepang, namun menjadi langkah penting bagi Vietnam dalam transisi menuju ekonomi hijau.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Vietnam secara resmi akan melarang penggunaan sepeda motor berbahan bakar bensin di pusat kota mulai 2026. Kebijakan ini disebut-sebut menjadi langkah besar dalam upaya Vietnam menekan polusi udara dan mempercepat transisi menuju transportasi ramah lingkungan berbasis listrik.
Langkah pelarangan itu merupakan bagian dari strategi nasional Vietnam untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara di kawasan perkotaan padat seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City. Kedua kota tersebut selama ini menjadi pusat aktivitas sekaligus simbol mobilitas warga Vietnam yang sangat bergantung pada sepeda motor.
Namun, rencana ambisius itu juga menimbulkan pro dan kontra, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Industri otomotif Jepang, yang memiliki pangsa besar di pasar roda dua Vietnam, bahkan mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada lapangan kerja dan perekonomian. Lantas, seperti apa dampaknya jika larangan ini benar-benar diterapkan?
Larangan dimulai di Hanoi dan Ho Chi Minh City
Kebijakan pelarangan sepeda motor berbahan bensin akan dimulai di Hanoi pada pertengahan 2026. Setelah itu, kebijakan juga akan diperluas ke kota besar lain seperti Ho Chi Minh City dan wilayah urban lain pada 2028.
Bahkan, Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, pada Juli 2025 telah menandatangani arahan resmi yang menetapkan kebijakan ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap pengendalian polusi udara. Menurut data pemerintah Vietnam, sektor transportasi menyumbang lebih dari 70% emisi karbon di kawasan perkotaan.
Pemerintah menilai, mempercepat elektrifikasi sepeda motor dapat menjadi solusi efektif dalam menekan emisi dan memperbaiki kualitas udara.
“Program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan udara yang lebih bersih dan sehat bagi warga,” demikian disampaikan Kementerian Transportasi Vietnam dalam pernyataan resminya.
Warga akui keberatan
Meski dinilai penting untuk lingkungan, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan besar. Banyak warga mengaku keberatan untuk beralih ke sepeda motor listrik karena harga yang masih relatif tinggi dan keterbatasan infrastruktur pengisian daya.
Harga rata-rata sepeda motor listrik di Vietnam saat ini berkisar antara 1.000–2.000 dolar AS (sekitar Rp16 juta–Rp33 juta). Angka tersebut dua kali lipat lebih mahal dibanding motor bensin kelas menengah.
Selain itu, ketersediaan stasiun pengisian daya juga masih terbatas, terutama di kawasan pemukiman padat. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa transisi mendadak dapat menyulitkan masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada motor sebagai alat transportasi harian.
Protes Jepang dan kekhawatiran industri otomotif
Dampak kebijakan larangan ini turut menimbulkan ketegangan diplomatik antara Vietnam dan Jepang. Terlebih jika mengingat perusahaan-perusahaan otomotif Jepang mendominasi pasar roda dua di negara tersebut.
Menurut laporan Reuters (21/10), Kedutaan Besar Jepang di Hanoi telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Vietnam untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Dalam surat itu, Jepang memperingatkan bahwa pelarangan mendadak dapat berdampak serius terhadap lapangan kerja dan industri pendukung, termasuk dealer sepeda motor dan pemasok suku cadang.
Surat tersebut juga meminta Vietnam untuk menyusun peta jalan elektrifikasi yang lebih realistis, mencakup masa transisi dan penerapan regulasi secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan industri.
Pasar kendaraan roda dua Vietnam sendiri bernilai sekitar 4,6 miliar dolar AS atau setara Rp76 triliun (kurs Rp16.500 per dolar AS) pada tahun ini, menjadikannya salah satu pasar terbesar di dunia. Sekitar 80% dari 100 juta penduduk Vietnam tercatat memiliki sepeda motor, menjadikan tingkat kepemilikan kendaraan roda dua di negara itu salah satu yang tertinggi secara global.
Sebagai informasi, perusahaan Honda Motor Co. mendominasi pasar sepeda motor Vietnam dengan pangsa mencapai 80%, diikuti Yamaha dan Suzuki. Jika larangan diterapkan tanpa masa transisi yang memadai, para produsen memperkirakan potensi penurunan drastis penjualan dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor otomotif.
Arah baru transportasi ramah lingkungan
Meskipun menghadapi resistensi, kebijakan ini menandai langkah penting bagi Vietnam dalam transisi menuju ekonomi hijau. Pemerintah menargetkan, pada 2040 seluruh kendaraan roda dua yang beroperasi di kota besar sudah berbasis listrik.
Untuk mendukung hal tersebut, Vietnam tengah menyiapkan subsidi pembelian kendaraan listrik, pembangunan jaringan pengisian daya publik, serta kemitraan dengan produsen lokal dan asing untuk mempercepat produksi motor listrik di dalam negeri.
Pemerintah juga berkomitmen mengedukasi masyarakat agar memahami manfaat kendaraan ramah lingkungan terhadap kesehatan dan kualitas udara. Jika kebijakan ini berhasil, Vietnam akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang secara bertahap melarang penggunaan motor bensin di wilayah perkotaan, sekaligus menjadi model bagi negara lain dalam mengatasi polusi transportasi.
