Heboh Pemangkasan Kuota Haji 2026, Menag: Tak Pernah Ada Pembahasan Resmi
Jakarta, FORTUNE - Isu pemangkasan kuota haji Indonesia sebesar 50 persen oleh Arab Saudi sempat menghangat setelah muncul evaluasi dari pihak Kerajaan terhadap pelaksanaan ibadah haji 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun buka suara terkait rumor yang viral di media sosial. Ia menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pembahasan resmi terkait angka kuota haji 2026 antara Indonesia dan Arab Saudi.
“Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Bandara Madinah, Kamis (12/6), saat melepas jemaah asal Lombok Tengah, menutip siaran pers Kementerian Agama, Jumat (13/6).
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi yang bisa menimbulkan keresahan, apalagi di masa pemulangan jemaah yang seharusnya menjadi fase tenang. “Mari kita jujur melihat kenyataan. Jangan membuat masyarakat resah. Di sini semua berjalan lancar. Tidak ada sesuatu yang genting. Tidak ada kiamat di dalam kiamat,” katanya.
Nasaruddin juga menegaskan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi dalam hal ibadah haji tetap terjaga baik. “Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik. Memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” katanya.
Sebagai catatan, kuota haji Indonesia selama tiga tahun terakhir relatif stabil: 221.000 orang pada 2023, meningkat menjadi 241.000 pada 2024, dan kembali ke angka 221.000 pada 2025.
Kronologi wacana pemotongan kuota haji hingga dibatalkan
Wacana ini pertama kali diungkapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, usai pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6). “Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai,” ujar Irfan dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan bahwa ada kemungkinan pengurangan kuota hingga separuh dari angka normal. Namun, pemerintah Indonesia tengah melakukan negosiasi sambil memperkenalkan sistem manajemen baru seiring peralihan otoritas penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke BP Haji.
Wacana pengurangan kuota ini disebut-sebut dipicu oleh sejumlah evaluasi Arab Saudi terhadap tata kelola haji Indonesia tahun ini, terutama pada fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dalam konferensi pers di Jakarta (11/6) yang disiarkan melalui media sosial, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap bahwa pihak Saudi menyampaikan langsung kekhawatiran mereka. “Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk,” kata Dahnil.
Ia menjelaskan bahwa Arab Saudi menilai pengelolaan haji dari Indonesia terkesan semrawut dan tidak transparan, khususnya dalam hal penyampaian data kesehatan jemaah. Salah satu sorotan terbesar adalah keberangkatan jemaah lanjut usia dan sakit keras. “Mereka protes ke kami pada saat itu kepada Pak Kepala, 'Kenapa Anda kirim jemaah haji yang sudah mau meninggal dan itu menjadi masalah buat kami di dalam negeri',” ungkapnya.
Saudi juga menilai bahwa banyak jemaah Indonesia tidak memenuhi syarat istitha'ah, yakni kemampuan fisik dan mental untuk berhaji.
Meski kritik tersebut cukup tajam, BP Haji menegaskan bahwa wacana pemotongan kuota bukanlah keputusan resmi. Bahkan, Arab Saudi disebut telah memberi sinyal positif terhadap komitmen Indonesia memperbaiki tata kelola ibadah haji.
“Jangan sampai nanti berkembang berita seolah-olah pemerintah Saudi sudah pasti potong kuota haji Indonesia tahun 2026. Bukan seperti itu. Itu hanya wacana yang muncul sebagai bentuk warning karena kondisi tahun ini,” kata Dahnil.
Ia menambahkan bahwa Arab Saudi menghargai langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk lembaga baru setingkat kementerian untuk mengurus haji. Harapannya, sistem baru ini akan membawa perbaikan signifikan.
Sebagai bentuk kolaborasi lebih lanjut, Kementerian Haji Arab Saudi dijadwalkan akan mengirim delegasi ke Indonesia pada Juli 2025 untuk memberikan asistensi langsung dalam persiapan haji 2026. Fokus utama kunjungan ini adalah memastikan kendala di tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terjadi.
