Peringkat 1, Kontribusi Ekonomi Syariah terhadap PDB Terus Meningkat

Bank sentral kemudian memerinci, kontribusi ekonomi syariah pada tahun 2015 sebesar 24,28 persen, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 24,31 persen, dan pada tahun 2017 masih naik menjadi 24,47 persen. 

Peningkatan kontribusi juga terjadi di tahun 2018 menjadi 24,61 persen, pada tahun 2019 menjadi 24,76 persen, pada tahun 2020 menjadi 24,86 persen, dan hingga tiga kuartal tahun 2021 kontribusinya naik ke 25,44 persen. 

Peningkatan kontribusi ini didukung oleh kebijakan pengembangan ekonomi syariah nasional yang semakin fokus setelah, salah satunya, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) no. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 

Selain itu, peningkatan kontribusi ini juga buah dari penguatan ekosistem industri halal nasional dengan pembentukan unit kerja Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH). BI juga menargetkan pengembangan sektor prioritas Halal Value Chain akan terus diperkuat seiring dengan potensi pasar halal global yang semakin tumbuh.

Sebagai informasi, Indonesia meraih peringkat pertama Islamic Finance Country Index (IFCI) pada Global Islamic Finance Report 2021 sebesar 83,35 poin. Indonesia berada di atas Arab Saudi (80,67) dan Malaysia (80,01). Capaian tersebut terutama karena Indonesia memiliki sektor keuangan sosial Islam yang paling dinamis di antara seluruh negara di dunia.

Negara lainnya yang masuk dalam daftar 10 besar adalah Iran (79,73), Pakistan (6,23), Sudan (59,01), Brunei Darussalam (55,0), Bangladesh (48,56), Uni Emirat Arab (47,94), dan Kuwait (44,04).

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terbukti tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun. Hal itu disampaikan dalam sambutannya di hadapan ratusan sivitas akademika IPB University pada Musyawarah Besar XVII Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana (HIMMPAS) IPB University yang diselenggarakan secara virtual, dikutip Rabu (2/2).

Erick Thohir yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), menjelaskan, sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar, Indonesia harus mampu memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat.

“Industri halal kita masih kalah dengan Brazil, Amerika, dan India. Masih banyak ruang, untuk kita umat Muslim dapat mengembangkan industri halal dan meningkatkan kesejahteraan saudara sebangsa dan setanah air," katanya

Erick juga memberikan penjelasan sangat rinci dan jelas terkait strategi penggabungan Bank Syariah Indonesia (BSI), implementasi "master plan & road map", serta kolaborasi aktif BUMN dengan berbagai sektor kementerian dan lembaga.

“Semuanya demi mewujudkan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia”, tuturnya.

Senada dengan hal itu, Ketua Bidang Economic & Social Development Korps Alumni Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (KA FoSSEI) Abdul Ghofur sepakat dengan  pernyataan Erick Thohir.

Ghofur menyampaikan, bahwa prinsip ekonomi syariah yang fokus pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan menjadi tameng kukuh dalam menghadapi tekanan besar saat terjadi pandemi.

"Mulai dari industri halal termasuk di dalamnya UMKM, keuangan syariah baik makro maupun mikro memang terbukti menjadi salah satu penopang fundamental ekonomi saat krisis pandemi. Ini menunjukkan betapa ekonomi syariah bisa jadi pijakan kukuh dalam menghadapi krisis," kata Ghofur yang juga Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) PPPA Daarul Qur'an, dikutip Rabu (2/2).

Bukan hanya dari sisi industri halal sampai retail, saat ekonomi makro tumbuh negatif gerakan filantropi Islam mulai sedekah, zakat dan wakaf justru tumbuh. Penyaluran dana dari filantropi Islam sebagai jaring pengaman sosial di luar bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga terbukti menjadi sekoci penyelamat masyarakat yang amat terpukul dengan berbagai pembatasan sosial.

"Perpaduan antara filantropi Islam dan ekosistem industri halal bisa menjadi kombinasi dahsyat untuk penyelamat fundamental ekonomi riil sekaligus pijakan untuk bangkit," ujarnya.