Daftar 7 Pinjaman Syariah Resmi Berizin OJK di Indonesia

Beberapa orang muslim yang memiliki kebutuhan mendesak dan memerlukan dana dengan cepat mungkin akan memilih untuk meminjam uang melalui fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Namun, apakah Anda sudah familier dengan pinjaman yang berbasis syariah?

Di Indonesia, pinjaman online yang berlandaskan prinsip syariah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pinjaman online syariah diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Layanan ini menghubungkan pemberi pembiayaan (investor) dengan penerima pembiayaan (peminjam) untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet.

Selain itu, dijelaskan bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan prinsip syariah, yang berarti harus menghindari riba, gharar (ketidakjelasan akad), maysir (spekulasi), tadlis (ketidaktransparanan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian bagi salah satu pihak), dan hal-hal yang haram.

Fatwa DSN MUI menetapkan akad yang dapat diterapkan dalam transaksi pinjaman online sebagai berikut:

1. Al-Bai yakni akad jual-beli yang memindahkan kepemilikan barang.

2. Ijarah yakni akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran ujrah.

3. Mudharabah yakni kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal.

4. Musyarakah yakni kerja sama dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi.

5. Wakalah bi al ujrah yakni akad pelimpahan kuasa untuk tindakan hukum tertentu dengan imbalan ujrah.

6. Qardh yakni akad pinjaman yang harus dikembalikan sesuai kesepakatan.