Utang Luar Negeri RI Membengkak capai Lebih dari Rp6.000 triliun
Utang Pemerintah digunakan untuk pemulihan ekonomi.
Ilustrasi Utang/William PoterJakarta,FORTUNE - Bank Indonesia (BI) mencatat poisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal III-2021 mencapai US$423,1 miliar. Bila dirupiahkan dengan asumsi kurs Rp14.243, nilai tersebut setara dengan Rp6.028 triliun.
Nilai utang tersebut juga tercatat membengkak 3,7 persen secara year on year (yoy). Atau lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal sebelumnya yang hanya 2,0 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik dibandingkan dengan sektor swasta.
Posisi ULN Pemerintah pada kuartal III 2021 mencapai US$205,5 miliar atau tumbuh 4,1 persen (yoy). Sedangkan ULN swasta pada kuarta III 2021 tumbuh sebesar 0,2 persen (yoy).
Lebih lanjut Erwin menjelaskan, meningkatnya utang Pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman.
"Hal ini terjadi di tengah penerbitan Global Bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro, yang merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia," kata Erwin melalui keterangan resminya di Jakarta, Senin (15/11).
Utang Pemerintah untuk pemulihan ekonomi
Menurutnya, ULN Pemerintah yang dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sekitar 17,9 persen dari total ULN Pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sekitar 17,3 persen, sektor jasa pendidikan sskitar 16,5 persen, sektor konstruksi sebesar 15,5 persen, dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,1 persen.
Sedangkan dari sisi risiko refinancing, BI memandang posisi ULN Pemerintah dinilai masih aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.
Utang bank sentral capai US$9,1 miliar
Untuk posisi ULN bank sentral pada kuartal III 2021 juga mengalami peningkatan menjadi US$9,1 miliar terutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Rights (SDR).
Erwin menjelaskan, pada Agustus 2021 IMF mendistribusikan tambahan alokasi Special Drawing Rights (SDR) secara proporsional kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.
Erwin menyebut, alokasi SDR dari IMF ini adalah kategori khusus dan tidak dikategorikan pinjaman dari IMF karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan.
Utang swasta tumbuh setelah terkontraksi
Untuk ULN swasta pada kuartal III 2021 tercatat tumbuh tipis sebesar 0,2 persen (yoy), setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3 persen (yoy). Dengan perkembangan tersebut, posisi utang luar negeri (ULN) swasta pada kuart III-2021 tercatat sebesar US$208,5 miliar
Erwin menyebut, pertumbuhan ULN swasta tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,0 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 2,7 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy).
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,4 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.
