DJP Blokir Saham dan Layanan Publik Penunggak Pajak

Pemblokiran saham dilakukan setelah diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). DJP berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengunci Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek milik wajib pajak.

Meski saham telah diblokir, DJP belum dapat mengeksekusi penjualan atau pelelangan karena infrastruktur penampungan dana hasil penjualan di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih dalam proses pembentukan.

“Akan tetapi karena pembentukan rekening untuk penampungan penjualan saham tersebut masih dalam proses di Bursa Efek, maka kami belum bisa mengeksekusi, baru bisa diblokir saja, belum bisa dieksekusi untuk dilelang dan segala macam,” ujar Bimo.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PER-26/PJ/2025, “Dalam hal telah diterima berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Penanggung Pajak tetap tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan.”

Jika dalam 14 hari setelah penyitaan utang belum dilunasi, saham dapat dijual melalui perantara pedagang efek anggota bursa.

Pasal 8 ayat (2) mengatur, “Pejabat melakukan penjualan saham milik Penanggung Pajak di bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Harga jual minimal setara harga pembukaan pasar pada hari penjualan, dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang pajak setelah dikurangi biaya transaksi.

Apabila terdapat sisa dana atau saham setelah pelunasan, DJP wajib mengembalikannya kepada wajib pajak. “Setelah dilakukan pengembalian kelebihan saham, Jurusita Pajak membuat berita acara pengembalian barang sitaan,” bunyi Pasal 14 ayat (4).

Selain menyasar aset pasar modal, DJP juga membatasi layanan publik terhadap 29 wajib pajak berdasarkan PER-27/PJ/2025. “Sejak PER-27/PJ/2025 diterbitkan, sudah dilakukan pemblokiran terhadap 29 wajib pajak,” tutur Bimo.

Total tunggakan dari 29 wajib pajak tersebut mencapai Rp170 miliar. Dari langkah pembatasan akses layanan publik, DJP mencatat telah mencairkan piutang pajak sebesar Rp52 miliar.

Per 31 Desember 2025, terdapat 23.509 wajib pajak dengan utang pajak di atas Rp100 juta. Kebijakan pemblokiran dapat diterapkan apabila wajib pajak memiliki utang berkekuatan hukum tetap minimal Rp100 juta dan telah menerima Surat Paksa.

Layanan yang dapat dibatasi meliputi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM, akses kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta layanan perizinan dan administratif pemerintah lainnya.

Pemblokiran dapat dicabut apabila wajib pajak melunasi seluruh utang dan biaya penagihan, memperoleh putusan pengadilan pajak yang menghapus kewajiban, aset telah disita dengan nilai mencukupi, atau mendapat persetujuan pengangsuran pembayaran.

Proses pengajuan pemblokiran maupun pencabutan dilakukan melalui penelitian oleh pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). DJP menyatakan langkah ini merupakan bagian dari penagihan aktif untuk meningkatkan kepatuhan dan mempercepat pemulihan piutang negara.