Bahlil Ungkap Investasi Xinyi di Rempang Bukan Hanya untuk Pabrik Kaca
Akan ada 10 proyek yang bakal dibangun di Rempang Eco City.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang, Minggu (17/9). (Dok. BKPM)Jakarta, FORTUNE - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memastikan investasi Xinyi Group di Rempang Eco City bukan untuk pembangunan pabrik kaca saja. Xinyi Group nantinya akan memimpin dalam investasi di wilayah tersebut.
Bahlil menyatakan bakal ada 10 proyek yang akan dibangun secara bertahap.
"Project ini sebenarnya ada beberapa item. Pertama pembangunan kawasan industri terintegrasi. Kedua pabrik pemrosesan pasir silika. Ketiga industri soda abu. Keempat industri kaca panel surya, industri kaca float, industri silikon industrial grade, dan industri polisilikon, pemrosesan kristal, sel dan modul surya, dan infrastruktur pendukung lainnya," kata Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (2/10).
Investasi senilai US$11,6 miliar, kata Bahlil, datang dari Xinyi Group dan perusahaan lain. Angka sebesar itu, katanya, diperuntukkan untuk satu ekosistem besar dan di Rempang nantinya bakal banyak perusahaan yang terlibat.
Kendati demikian, Bahlil belum menjelaskan secara mendetail tentang perusahaan mana saja yang bakal berinvestasi di Rempang selain Xinyi Group.
Dalam paparan yang ditampilkan di raker, target konstruksi Xinyi Group bakal dilakukan pada November 2023, sesuai dengan perkembangan penyelesaian lahan.
Kesalahpahaman di Pulau Rempang
Bahlil pun menyayangkan penilaian masyarakat yang tidak selaras dengan fakta di lapangan. Menurutnya, kemunculan konflik di Rempang diawali dengan kesalahpahaman mengenai penggunaan lahan di pulau tersebut.
"Saya kadang-kadang bingung republik kita informasi liar lebih daripada yang benar, jadi supaya tidak ada dosa di antara kita, kita harus membangun kesepahaman agar ada kerangka objektif data yang benar," ujarnya.
Menurutnya, itu memicu bentrokan antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam pada 7 September lalu. Ketika itu, warga mengira proses pengukuran lahan untuk pematokan merupakan sinyal langsung untuk merelokasi mereka.
Bahlil mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, luas lahan yang akan dikembangkan mencapai 17.600 hektare, yang terdiri dari 10.280 hektare hutan lindung dan 7.572 hektare yang digunakan PT MEG untuk investasi.
Sementara itu, dari luas lahan 7.572 hektare, lahan yang akan dikembangkan pada tahap awal mencapai 2.000 hektare.
