Comscore Tracker
NEWS

Erick Thohir Peringatkan Direksi BUMN yang Tidak Belanja Produk UMKM

Transaksi produk dalam negeri perusahaan BUMN capai Rp20 T.

Erick Thohir Peringatkan Direksi BUMN yang Tidak Belanja Produk UMKMErick Thohir pada peluncuran "Gerakan Akselerasi Generasi Digital" / FOTO Istimewa

by Eko Wahyudi

Jakarta, FORTUNE - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingatkan jajaran direksi BUMN agar memaksimalkan belanja produk lokal. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar belanja pemerintah, kementerian dan lembaga sebesar 40 persen dialokasikan untuk belanja UMKM.

Atas dasar itu, Erick menegaskan bahwa dirinya tak segan-segan mencopot petinggi BUMN yang tak mendukung program tersebut. “Perintahnya jelas, (direksi) yang tidak komit boleh dicopot,” ujarnya dalam acara aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri di JCC, Jakarta, Senin (25/4).

Erick Thohir menekankan bahwa upaya memaksimalkan belanja UMKM diperlukan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi yang masih merebak.

“Ini suatu hal yang benar-benar diperlukan hari ini ketika ekonomi dunia gonjang-ganjing. Kita harus pastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan dengan baik. Inflasi harus kita tekan,” katanya.

Nilai di bawah Rp400 juta diberikan kepada UMKM

Erick menyatakan tender barang dan jasa yang dilakukan perusahaan BUMN dengan nilai transaksi di bawah Rp400 juta mesti mengutamakan UMKM.

“Saya minta dengan hormat direksi BUMN yang ditugasin langsung. Saat ini sudah berjalan 15 ribu lebih UMKM, dengan transaksi Rp20 triliun,” ujarnya.

Masalah lain yang juga mengemuka, katanya, adalah kerap ditundanya pembayaran untuk UMKM. Ia meminta agar hal tersebut tidak terjadi dengan perusahaan BUMN.

“Kadang-kadang bayar ini jadi problem. Saya sering dapat pengaduan, kontraknya ada, barang sudah dikirim, dibayar lama,” katanya.

Realisasi belum separuhnya

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengatakan pengadaan umum barang dan jasa pada rancangan umum pengadaan (RUP) mencapai Rp483,2 triliun, tetapi realisasi baru mencapai Rp96,2 triliun.

Kepercayaan pemerintah dan BUMN terhadap produk-produk dalam negeri, kata dia, akan meningkatkan permintaan yang jauh lebih tinggi. Terlebih banyak permintaan dari swasta kepada produsen yang ikut dalam pameran tematik itu.

"Target selanjutnya adalah on-boarding produk UMKM dalam e-katalog. Kebijakan itu didukung dengan program pendampingan SDM, dukungan pembiayaan, sertifikasi kemitraan dan lainnya yang mendukung ekosistem yang kondusif bagi UMKM," ujarnya.

Ia berharap seluruh kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah juga bisa mendorong penyedia yaitu UMKM dan koperasi agar produknya masuk ke e-katalog sektoral dan katalog lokal dengan target minimum 1.000 pelaku usaha per kabupaten/ kota. 

Selain itu, kementerian dan lembaga juga melakukan pembinaan terhadap ekosistem penyedia dengan menerapkan good governance dan menyusun road map substitusi impornya.

"Seperti contoh di Kemenkes. Itu hanya contoh saja, memberi pendampingan kepada produsen alat kesehatan (alkes) agar memenuhi standar dan asosiasi membuat road map substitusi impor produk alkesnya," kata Teten.

Related Articles