Fakta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Akan Sedot APBN

Jakarta, FORTUNE – Pemerintah mengizinkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  mengungkapkan, nilai anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah masih belum dapat ditentukan. Sebab, pencairannya masih membutuhkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Ini kondisi mau tidak mau supaya kereta cepat segera terlaksana, pemerintah perlu ikut memberikan pendanaan, karena corona membuat proyek terhambat,” kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, Minggu (10/10).

Akibat kesulitan itu, BUMN yang tergabung dalam konsorsium kereta cepat belum menyetorkan modal untuk proyek strategis nasional tersebut. BUMN yang terlibat adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Arus keuangan seluruh perusahaan pelat merah itu tengah terganggu, sehingga kemampuannya terganjal dalam memberikan pembiayaan  untuk proyek tersebut.

Pada 6 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015.

Arya menjelaskan, salah satu persoalan yang menyebabkan pembengkakan biaya adalah perubahan desain lantaran perbedaan kondisi geologis dan geografis dibanding perkiraan awal. Berikutnya adalah kenaikan harga tanah yang berimbas pada kenaikan biaya proyek.

PMN menjadi salah satu opsi pendanaan untuk membiayai kekurangan setoran modal PT Kereta Api Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) dan pembengkakan biaya proyek kereta cepat yang diperkirakan mencapai US$1,9 miliar (sekitar Rp 27,17 triliun). Padahal dari perencaan awal memakan biaya US$6,07 miliar atau setara Rp 86,5 triliun. Artinya, secara keseluruhan proyek ini akan memakan anggaran sekitar US$8 miliar.

Arya memastikan proses audit dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah risiko terjadinya korupsi dalam megaproyek itu. “Jadi tidak ada yang namanya kelebihan anggaran ataupun akibat pandemi, kita jaga lah tidak ada potensi apapun di sana. tidak ada potensi korupsi, penyelewengan tidak akan kami akomodir,” ujarnya.

Dia menambahkan, setelah proses audit selesai dilakukan dan estimasi biaya bisa dipastikan, maka tahap selanjutanya pengajuan. Setelah itu, proses pencairan anggaran pun akan dilakukan dengan rentang waktu yang belum bisa diperkirakan kapan akan dilakukan.

“Kami ketika meminta bantuan dengan pemerintah itu angkanya benar-benar sudah bersih. Itu prinsipnya, kami benar-benar minta audit jadi mudah-mudahan selesai dalam Desember ini,” ujarnya.

Dalam peraturan lama, pendanaan kereta cepat tidak menggunakan dana APBN. Komitmen awal seperti yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden No.107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta Bandung menyebut bahwa Pelaksanaan tidak menggunakan dana dari APBN, serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.

Sedangkan dalam peraturan baru, Jokowi mengizinkan APBN mendanai kereta cepat. Melalui aturan anyar yakni Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, Jokowi merinci pembiayaan dari APBN dilakukan dalam dua bentuk.

Pertama adalah penyertaan modal negara (PMN) kepada konsorsium BUMN yang menggarap proyek ini. PMN diberikan untuk memenuhi kekurangan kewajiban penyetoran modal dasar pada perusahaan patungan, kemudian untuk memenuhi kewajiban perusahaan patungan akibat kenaikan atau pembengkakan biaya proyek (cost overrun). Bila terjadi kenaikan biaya, pemimpin konsorsium BUMN dapat mengajukan permohonan kepada Menteri BUMN untuk memperoleh dukungan dengan menyertakan kajian mengenai dampaknya terhadap studi kelayakan terakhir