NEWS

Sri Mulyani: APBN April 2023 Surplus Rp234,7 Triliun

Pendapatan negara tumbuh 17,3 persen.

Sri Mulyani: APBN April 2023 Surplus Rp234,7 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers hasil 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Nusa Dua. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

by Hendra Friana

23 May 2023

Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir April 2023 mengalami surplus Rp234,7 triliun atau 1,12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Surplus disumbang oleh pendapatan negara yang mencapai Rp1.000,5 triliun, tumbuh 17,3 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy), sedangkan belanja pemerintah pusat mencapai Rp765,8 triliun atau tumbuh 2 persen yoy.

Kemudian, keseimbangan primer juga tercatat surplus Rp 374,3 triliun.

"Dalam empat bulan pertama, dari APBN kita mengalami surplus baik di keseimbangan primer maupun overall balance dari APBN kita," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (22/5).

Secara terperinci, pendapatan negara lebih dari Rp1.000 triliun itu berasal dari pajak, bea dan cukai senilai Rp782,7 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp217,8 triliun.

"40,6 persen dari APBN sudah dikumpulkan dalam empat bulan, kenaikan 17,3 persen dibandingkan tahun lalu," kata Sri Mulyani.

Belanja negara terdiri belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp522,7 triliun serta transfer ke daerah yang mencapai Rp243,1 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari Rp257,7 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga serta Rp265 triliun untuk belanja non kementerian dan lembaga. 

“Dari Rp522,7 triliun belanja pemerintah pusat yang tumbuh 2,9 persen secara tahunan, senilai Rp274,4 triliun dinikmati langsung oleh masyarakat,” kata Sri Mulyani 

Pemerintah pusat menyalurkan belanja untuk masyarakat kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total Rp14,4 triliun, kartu sembako untuk 18,2 juta KPM dengan total Rp15,8 triliun, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta jiwa senilai Rp15,4 triliun.

Selanjutnya, pemerintah menyalurkan dana untuk bidang pendidikan senilai Rp4,5 triliun untuk 8 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar (KIP), senilai Rp5,7 triliun untuk 688,3 ribu mahasiswa melalui Program KIP Kuliah, senilai Rp5,1 triliun untuk 4,4 juta siswa sekolah di bawah Kementerian Agama, dan senilai Rp1,08 triliun melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk 192 PTN.

“Pemerintah juga mendukung masyarakat yang terkena bencana melakukan pembangunan kembali, misalnya untuk 42,4 ribu rumah korban terdampak bencana Cianjur dimana pemerintah mengalokasikan Rp1,2 triliun,” katanya.

Pemerintah juga menyalurkan Rp34,4 triliun untuk membangun atau merehabilitasi infrastruktur seperti sarana pendidikan, jalan, dan jembatan.

Sementara untuk sektor pertanian, senilai Rp274,4 miliar bantuan benih dan pupuk telah disalurkan bagi 53,69 hektar setara lahan pertanian, senilai Rp69,9 miliar untuk alsintan, Rp28,5 miliar untuk bantuan pengadaan ternak, dan Rp12,5 miliar untuk bantuan benih ikan, kepiting, dan udang.

Melalui non kementerian dan lembaga, pemerintah menyalurkan berbagai subsidi, seperti subsidi listrik senilai Rp15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi 4,39 juta BBM senilai Rp5,2 triliun, dan subsidi 2 juta metrik ton LPG kg senilai Rp21,6 triliun.

Di samping itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui Kartu Prakerja dengan total Rp804,2 miliar untuk 182,6 ribu peserta dan subsidi untuk 50,3 ribu unit perumahan senilai Rp204,1 miliar.