Sri Mulyani Sebut Ratusan Triliun Subsidi BBM Perparah Kesenjangan

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan subsidi dan kompensasi BBM yang digelontorkan pemerintah hanya memperlebar jurang ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Sebab, sebagian besarnya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. 

Padahal, beban pemerintah untuk belanja subsidi BBM tahun ini mencapai Rp502,4 triliun. Itu pun tak cukup dan diperkirakan akan habis pada Oktober mendatang. 

Dengan kondisi harga minyak dunia yang sudah di atas US$100 per barel —jauh di atas asumsi makro APBN yang sebesar US$70 per barel—dan kurs rupiah yang melewati Rp14.700 per US$ atau di atas asumsi makro Rp14.457 per US$, diperkirakan total subsidi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp698 triliun.

"Jangan lupa angka mendekati Rp700 triliun, hanya 5 persen subsidi solar dinikmati oleh kelompok miskin. Untuk pertalite hanya 20 persen dari subsidi kompensasi yang dinikmati oleh keluarga miskin dan rentan, yaitu yang 40 persen pendapatan terbawah," ujarnya di depan Badan Anggaran DPR, Selasa (30/8).

Menurutnya, kenaikan subsidi dan kompensasi BBM tersebut sangat dramatis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengambil contoh 2019 yang nilainya hanya Rp144 triliun. 

Kemudian pada 2020 dan 2021, peningkatan nilai subsidi dan kompensasi tidak terlalu signifikan, yakni masing-masing Rp199,9 triliun dan Rp198 triliun. "Jadi, kalau tahun ini subsidi kompensasi Rp502,4 triliun bahkan kemungkinan akan melonjak di atas Rp690 triliun, ini adalah kenaikan yang sungguh sangat dramatis," jelasnya.

Lantaran hal tersebut, ia menyampaikan kepada parlemen bahwa APBN telah mati-matian menjalankan fungsinya sebagai shock absorber terhadap guncangan akibat kenaikan harga minyak dunia. 

Sebab, lebih dari tiga kali lipat subsidi dan kompensasi telah dialokasikan untuk menahan agar daya beli masyarakat terjaga. "Ini adalah angka yang sungguh luar biasa. Hitungan dalam tabel ini menggambarkan bagaimana perubahan dan kenaikan subsidi dari 2018 hingga 2022 yang melonjak, dan kompensasi yang meledak," imbuhnya. 

Sebagai misal, anggaran subsidi semula hanya melonjak dari Rp140,4 triliun di 2021 menjadi Rp134 triliun pada 2022. Namun kenaikan harga yang tak kunjung surut membuat subsidi kembali meningkat tahun ini menjadi Rp208 triliun atau naik 74,9 persen. Sementara, anggaran kompensasi, yang semula turun dari Rp47,9 triliun di 2021 menjadi Rp18,5 triliun tahun ini, malah meroket menjadi Rp293,5 triliun. 

"Dan ini yang sudah disetujui Badan Anggaran dan tertuang dalam Perpres 98 tahun 2022. Inilah apa yang disebut shock absorber yang nyata dari guncangan. Meskipun kita sudah lakukan kenaikan begitu dramatis subsidi dan kompensasi," ujarnya.

Karena itu pula, ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, Presiden Joko Widodo memutuskan agar pengalihan subsidi yang begitu besar tersebut dialihkan sebagian untuk langsung diberikan kepada kelompok yang tidak mampu 

"Karena sungguh kalau ratusan triliun (rupiah) hanya 5 persen dinikmati kelompok tidak mampu dan 20 persen dinikmati kelompok tidak mampu, maka dampaknya kesenjangan semakin besar," katanya.