Mengurai Penyebab Kelangkaan BBM di Bali dan Sejumlah Daerah

Dari sisi logistik, dia mendorong pemerintah menetapkan standar minimum cadangan BBM lebih tinggi, terutama di wilayah wisata dan pulau terluar.

Untuk Bali, misalnya, cadangan operasional Pertalite diusulkan mencapai minimal 15 hari, meningkat dari rata-rata historis 11 hari. Pertamina juga perlu mempertimbangkan penambahan kapasitas tangki penyimpanan atau penggunaan terminal apung di titik rawan, seperti Integrated Terminal Manggis dan Sanggaran, untuk mengantisipasi gangguan pelayaran maupun cuaca buruk.

Selain memperkuat infrastruktur, Ardian menilai mekanisme penetapan kuota BBM perlu lebih adaptif terhadap kebutuhan setiap daerah. BPH Migas dapat menerapkan sistem kuota dinamis yang dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan mobilitas masyarakat, musim liburan, dan perubahan pola konsumsi.

Langkah tersebut dinilai penting agar alokasi BBM tidak terpaku pada kuota tahunan ketika permintaan di lapangan berubah.

“Distribusi kuota harus berbasis real-time data dengan mekanisme dynamic adjustment kuartalan yang memperhitungkan tren mobilitas regional,” kata dia.

Di sisi subsidi, Ardian mendorong pemerintah mempercepat reformasi agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Upaya ini dapat dilakukan melalui integrasi data dan digitalisasi pembelian, disertai penegasan kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Dengan demikian, alokasi subsidi dapat diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Pemerintah harus segera menerbitkan regulasi tingkat tinggi yang melarang secara tegas mobil pribadi dengan spesifikasi mesin tertentu seperti di atas 1.400 cc mengonsumsi Pertalite. Subsidi harus melekat pada orang yang berhak secara ekonomi, bukan pada objek komoditasnya,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya kesiapan menghadapi gangguan pasokan melalui protokol penanganan krisis yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, kepolisian, dan TNI. Koordinasi ini diperlukan untuk menjaga kelancaran jalur distribusi saat terjadi hambatan.

Pada saat bersamaan, komunikasi publik yang transparan perlu diperkuat agar kekhawatiran masyarakat tidak memicu pembelian berlebihan.

Sementara itu, pemerintah memastikan stok BBM nasional masih mencukupi meski antrean terjadi di sejumlah daerah. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan cadangan Pertalite berkisasr 16–20 hari, sedangkan Pertamax dan jenis BBM nonsubsidi lainnya, termasuk solar, tersedia untuk kebutuhan lebih dari 20 hari.

Menurut Bahlil, gangguan yang terjadi di sejumlah wilayah perlu dilihat dari sisi distribusi, bukan semata-mata ketersediaan stok nasional.

Namun, Bahlil mengakui gangguan pasokan di Bali sempat terjadi akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa. Pemerintah bersama Pertamina dan pemerintah daerah telah berkoordinasi untuk mengurai hambatan tersebut.

Pemerintah juga meminta cadangan operasional BBM di Bali ditingkatkan dari 11–12 hari menjadi 15 hari dalam satu pekan. Sementara itu, gangguan distribusi di sejumlah wilayah Jawa Timur dilaporkan mulai teratasi setelah penambahan pasokan.

Dari sisi operasional, Pertamina menambah jumlah kapal pengangkut BBM dari Jawa ke Bali, dari tiga menjadi tujuh kapal. Optimalisasi Fuel Terminal Manggis dan Fuel Terminal Sanggaran juga dilakukan untuk memperkuat penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran BBM.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan perusahaan terus mengevaluasi rantai pasok, mulai dari pengadaan hingga distribusi ke konsumen.

“Kami meyakini bahwa energi adalah denyut nadi dari perekonomian, khususnya di Pulau Bali, untuk membantu sektor pariwisata, UMKM, termasuk aktivitas ekonomi lainnya,” ujar Simon dalam keterangannya, Senin (19/10).

Tantangan distribusi juga terjadi di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Pendangkalan sungai akibat kondisi cuaca menghambat akses kapal pengangkut BBM berukuran besar. Pertamina pun menyesuaikan pola distribusi, termasuk mengoptimalkan jalur darat sebagai alternatif pengangkutan.