Periklindo Minta Secuil Subsidi BBM Buat Dukung Infrastruktur EV

Jakarta, FORTUNE — Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mendorong pemerintah agar mengalokasikan sebagian kecil dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) demi mempercepat pembangunan infrastruktur kendaraan listrik (EV) di Tanah Air.

Vice Chairman of Legal and Regulatory Periklindo, Puryanto, menilai langkah ini akan berdampak besar terhadap percepatan transformasi energi nasional sekaligus mengurangi beban subsidi negara untuk bahan bakar fosil.

“Kalau 10 persen saja dialokasikan untuk membangun infrastruktur kendaraan listrik, maka EV di Indonesia—baik motor maupun mobil—akan cepat sekali teradaptasi dan transportasi elektrifikasi bisa berlangsung lebih cepat,” kata dia pada acara Minerba Convex 2025 di Jakarta, Kamis (16/10).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pagu subsidi dan kompensasi energi untuk 2025 mencapai Rp498,8 triliun, dengan realisasi hingga Agustus sebesar Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen.

Puryanto menilai, bila sebagian kecil dari jumlah tersebut dialihkan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik, dampaknya akan jauh lebih produktif bagi masa depan energi Indonesia.

Menurutnya, alokasi 10 persen dari subsidi BBM tidak akan memberikan tekanan signifikan terhadap harga jual eceran bahan bakar.

“Kalau nilai subsidi minyak hanya Rp2.000 per liter, maka naiknya hanya Rp200. Naik Rp200 per liter itu tidak akan mempengaruhi ekonomi yang memerlukan transportasi,” ujarnya.

Puryanto menegaskan, tujuan utama transformasi menuju kendaraan listrik bukan sekadar tren teknologi, melainkan strategi nasional menekan defisit devisa akibat impor minyak, mengurangi subsidi energi fosil, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat akibat berkurangnya emisi gas buang di perkotaan.

“Emisi gas buang kendaraan listrik jauh lebih baik, jadi biaya kesehatan masyarakat juga bisa turun karena udara lebih bersih,” katanya.

Selain untuk kendaraan, Puryanto juga menyoroti potensi baterai sebagai penyimpanan energi (energy storage), terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik.

“Baterai bisa ditempatkan di kontainer untuk menyimpan energi dari panel surya. Ini bisa menjadi solusi kemandirian energi di daerah-daerah terkecil,” ujarnya.

Konsep ini, menurutnya, sudah dikembangkan di sejumlah negara maju dan dapat menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam tiga tahun terakhir, pasar kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada tahun pertama, pangsa pasarnya baru mencapai 0,1 persen, kemudian meningkat menjadi 5–6 persen di tahun kedua, dan kini telah menembus 10 persen dari total populasi kendaraan nasional.

Pemerintah menargetkan 25 persen kendaraan di Indonesia sudah berbasis listrik pada 2030.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025, yang mengatur insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi pembelian kendaraan listrik. Namun, insentif ini hanya berlaku hingga akhir Desember 2025.