Teddy: Presiden Tanggung Ongkos Lawatan Luar Negeri yang Lebihi Anggaran

- Istana menegaskan biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang melebihi anggaran resmi ditanggung pribadi, bukan membebani keuangan negara.
- Pemerintah menyebut jumlah rombongan luar negeri kini dipangkas menjadi sekitar 50–60 orang sebagai langkah efisiensi diplomasi.
- Teddy Indra Wijaya menyoroti hasil konkret diplomasi seperti keanggotaan Indonesia di BRICS, kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa, dan peningkatan investasi triliunan rupiah.
Jakarta, FORTUNE — Istana Kepresidenan membantah anggapan bahwa tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto membebani anggaran negara.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam menanggapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menegaskan seluruh biaya perjalanan yang melebihi anggaran resmi negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo memakai dana pribadi.
“Ini sudah dijelaskan beberapa kali,” kata Teddy melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, dikutip Selasa (2/6).
Teddy juga menepis anggapan bahwa kunjungan luar negeri Prabowo disertai rombongan besar. Ia mengklaim jumlah delegasi yang menyertai Presiden saat ini telah dipangkas lebih dari separuh dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya.
Menurut dia, pada masa lalu jumlah rombongan dalam satu kunjungan luar negeri bisa mencapai lebih dari 120 orang, lebih besar dari rombongan Presiden Prabowo yang berkisar 50-60 orang. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan diplomasi luar negeri.
Teddy menilai kritik terhadap frekuensi kunjungan luar negeri perlu dilihat secara lebih utuh dengan mempertimbangkan konteks situasi global. Menurutnya, Prabowo memimpin Indonesia pada periode ketika dunia menghadapi berbagai krisis geopolitik, mulai dari konflik Ukraina hingga ketegangan yang melibatkan Iran dan sejumlah negara di Timur Tengah.
Dalam kondisi tersebut, kata dia, membangun hubungan personal dengan para pemimpin dunia menjadi kebutuhan strategis. Diplomasi tidak bisa dilakukan hanya ketika sebuah negara menghadapi masalah, melainkan harus dibangun jauh sebelumnya melalui interaksi dan komunikasi intensif.
“Setiap pemimpin tentunya harus membangun hubungan yang dekat dengan pemimpin dunia lainnya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru meminta bantuan,” ujarnya.
Istana juga mengklaim sejumlah hasil konkret yang diperoleh Indonesia selama 1,5 tahun terakhir merupakan buah dari aktivitas diplomasi Presiden Prabowo. Salah satunya, Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS.
Dia juga Teddy menyoroti tercapainya kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa yang, menurutnya, menjadi terobosan setelah proses negosiasi berlangsung selama bertahun-tahun.
Pemerintah pun membukukan realisasi investasi Rp2.430 triliun dalam 1,5 tahun terakhir, berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM.
Ia mencontohkan kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi sekitar Rp575 triliun. Pada bidang pertahanan, pemerintah juga mengklaim Indonesia memperkuat kerja sama pengadaan alat utama sistem persenjataan dengan berbagai negara mitra.
Menurut Teddy, pemerintah menekankan hasil konkret ketimbang sorotan terhadap frekuensi perjalanan yang dilakukan kepala negara.
“Kami terbuka terhadap setiap masukan, tetapi jangan sampai mengaburkan fakta mengenai hasil-hasil yang telah dicapai,” kata Teddy.


















