THR PNS 2026 Cair Awal Puasa, Ini Jadwalnya

Total alokasi THR PNS 2026 sebesar Rp55 triliun, naik 10,22 persen dibanding realisasi tahun lalu Rp49 triliun. Pemerintah menyatakan percepatan belanja ini menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal I-2026.

Purbaya menyampaikan percepatan belanja dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan. “Jadi momentum pertumbuhan ekonomi akan berjalan terus. Makin cepat, makin cepat, makin cepat,” tegasnya.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 berada di kisaran 5,6 persen hingga 6 persen (year-on-year), didukung belanja pemerintah dan konsumsi musiman Ramadan–Idul Fitri.

Selain itu, koordinasi dengan otoritas moneter dan percepatan belanja pemerintah daerah dilakukan untuk menjaga likuiditas sistem perekonomian.

Pencairan THR PNS 2026 menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur teknis pemberian THR dan gaji ke-13 tahun berjalan. Hingga 23 Februari 2026, regulasi terbaru belum dirilis. Pada 2025, pemerintah menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2025 yang diundangkan 7 Maret 2025, sedangkan pada 2024 diatur melalui PP Nomor 14 Tahun 2024 tertanggal 13 Maret 2024.

Mengacu pada Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2025, THR dapat dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum Hari Raya. Dengan asumsi Idul Fitri 2026 jatuh pada 19–21 Maret, maka tanggal tercepat pencairan sekitar 25–27 Februari 2026.

Namun, ketentuan tersebut juga mengatur, “Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya,” sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2025.

Gaji ke-14, yang dikenal sebagai THR, pertama kali diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2016. Regulasi teknis pencairan dan penganggaran selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, komponen THR yang bersumber dari APBN mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja. Untuk CPNS, komponen sama namun gaji pokok dibayarkan sebesar 80 persen. Guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi sesuai ketentuan.

Sejumlah tunjangan tidak masuk komponen perhitungan, antara lain tunjangan insentif kerja, tunjangan risiko dan bahaya, tunjangan pengamanan, serta tunjangan khusus wilayah seperti Papua dan daerah perbatasan.

Jika merujuk pola 2024 dan 2025, THR dibayarkan 100 persen termasuk tunjangan kinerja. Namun besaran final THR PNS 2026 akan ditetapkan dalam PP terbaru dan disesuaikan dengan golongan, masa kerja, serta jabatan.

Perkiraan nominal berdasarkan golongan sebagai berikut:

• Golongan I: Rp2,2 juta–Rp2,8 juta

• Golongan II: Rp3 juta–Rp4 juta

• Golongan III: Rp3,8 juta–Rp5,4 juta

• Golongan IV: Rp5,8 juta–Rp7,8 juta

THR PNS 2026 juga mencakup pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, dan pensiunan pejabat negara. Dalam PP Nomor 11 Tahun 2025 dijelaskan bahwa pensiunan adalah aparatur negara yang telah purna tugas dan menerima manfaat pensiun sesuai peraturan perundang-undangan.

“Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 1 ayat (7) PP Nomor 11 Tahun 2025.

Komponen THR pensiunan terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Apabila pensiunan meninggal dunia, THR diberikan kepada janda, duda, atau anak sebagai penerima pensiun.

Pemerintah menyatakan jadwal pencairan pensiunan mengikuti ketentuan dalam PP yang akan diterbitkan, dengan target penyaluran pada awal Ramadan.

Di luar THR PNS 2026, pekerja swasta tetap mengacu pada ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran dan tidak boleh dicicil.

Jika Idul Fitri jatuh pada 19–21 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran THR swasta sekitar 11–13 Maret 2026. Perusahaan yang terlambat membayar dapat dikenai denda 5 persen dari total kewajiban THR.

Dengan percepatan pencairan bagi ASN serta kepastian jadwal bagi pekerja swasta, belanja musiman Ramadan dan Idul Fitri menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam proyeksi ekonomi awal tahun.