Indonesia Teken Komitmen dengan Cina untuk Borong 1 Juta Ton CPO

Jakarta, FORTUNE - Para pengusaha Cina meneken perjanjian dengan Indonesia untuk mengimpor produk minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya sebanyak minimal 1 juta ton. Perjanjian itu sebagai tindak lanjut komitmen Cina yang telah dinyatakan sejak Juli lalu pasca-kunjungan Presiden Joko Widodo.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara China Chamber of Commerce for Import and Export for Foodstuffs, Native Produce & Animal By-Products (CFNA) dengan empat Asosiasi pelaku usaha kelapa sawit Indonesia dan turunannya yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Minyak Nabati Indonesia (GIMMI), Asosiasi Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) pada Jumat (11/11).

"Saya berharap penandatanganan ini dapat diwujudkan dalam bentuk nyata untuk meningkatkan ekspor produk CPO Tiongkok," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan secara virtual.

Dia pun mengapresiasi inisiasi komitmen dari pengusaha kedua negara atas kerja sama tersebut. Ia optimistis, kerja sama bilateral Indonesia-Cina yang sudah berusia 72 tahun akan semakin meningkat dalam perdagangan.

Selain berkomitmen menambah impor CPO 1 juta ton, Cina juga membeli produk pertanian dan perikanan Indonesia.

Selain itu, Cina juga berkomitmen untuk mengurai permasalahan logistik ekspor CPO ke Negeri Tirai Bambu itu. Dalam hal ini, Cina bakal memberikan tambahan kapal untuk keperluan ekspor tersebut. 

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Farid Amir menjelaskan, angka 1 juta ton CPO itu adalah jumlah minimal yang bisa Cina borong melalui kesepakatan ini.

Farid mengatakan, penandatanganan komitmen ini hanya tahap awal, sementara untuk jumlah dan komoditas pastinya akan ditetapkan melalui koordinasi antar penguasa Indonesia dengan Cina.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) sawit US$0 per metrik ton (MT) mulai 1 November 2022 pukul 00.00 WIB. Kebijakan pembebasan PE sawit ini berlaku sampai Desember tahun ini, dengan kondisi tertentu.

Kebijakan tersebut diterapkan karena Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel lebih tinggi daripada HIP solar sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel. Maka dari itu, tarif Pungutan Ekspor Sawit sebesar US$0 per metrik ton (MT)  diperpanjang sampai harga referensi CPO lebih besar sama dengan US$800 per metrik ton (MT).

Perpanjangan pembebasan pungutan ekspor sawit ini merupakan hasil keputusan rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada, Senin (31/10), yang dipimpin Menko Airlangga dalam rangka merespon kondisi harga CPO terkini.

Penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor diharapkan memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri.