Susul LG dan CATL, Britishvolt Masuk ke Ekosistem EV RI
Indonesia gencar membangun ekosistem EV dalam negeri.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AJakarta, FORTUNE – Perusahaan baterai asal Inggris, Britishvolt, akhirnya menyusul LG dan Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) dalam menanamkan modal untuk ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan investasi Britishvolt saat ini telah memasuki tahap finalisasi.
“Untuk lokasi (pembangunan pabrik) insyallah hampir clear,” kata dia usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Rabu (11/1).
Bahlil tidak menyingkap jumlah investasi Britishvolt. Menurutnya, investasi ekosistem EV yang saat ini tengah dibangun terbuka untuk semua negara. Dia membantah anggapan bahwa Indonesia memprioritaskan negara tertentu.
“Ada seperti LG asal Korea Selatan sudah masuk US$8,9 miliar, kemudian CATL sekitar US$5,2 miliar dari Cina,” ujarnya.
Menurutnya, akan ada investor baru dari Jepang dan Amerika Serikat yang juga tertarik pada ekosistem EV di Indonesia. "Prosesnya sudah 80 persen,” katanya.
Optimistis lampaui target investasi
Bahlil pun optimistis realisasi investasi sepanjang 2022 bakal melebihi target yang ditetapkan pemerintah.
“Angkanya akan dijelaskan pada saat rilis resmi Kementerian Investasi,” ujarnya.
Target realisasi investasi sepanjang 2022 dipatok Rp1.200 triliun. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi sepanjang Januari–September 2022 telah mencapai Rp892,4 triliun. Realisasi kumulatif tersebut mencerminkan pertumbuhan 35,3 persen secara tahunan dari Rp659,4 triliun pada 2021.
Upaya kejar target 2023
Bahlil menambahkan target investasi pada 2023 mencapai Rp1.400 triliun. Dia menyatakan Kementerian Investasi telah berupaya melakukan pembenahan terhadap berbagai macam kendala yang ada.
Menurutnya, OSS atau online single submission untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) menengah kecil nyaris tidak ada kendala. Namun, hambatan justru terjadi pada NIB kelas besar dalam hal perizinan rencana detail tata ruang (RDTR) di daerah-daerah yang belum mempunyai Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau RKKPR.
“Ini yang kami akan lakukan dalam kurun waktu 3–4 bulan agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kami lakukan, termasuk AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan),” kata Bahlil.
