Bursa Karbon Rilis September, Proyek PGE Siap Jadi Pilot Project
BUMN didorong lakukan carbon accounting.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dalam Indonesia Milenial and Gen-Z Summit. (Doc: IDN Times)Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, mengatakan bursa karbon di Indonesia akan meluncur pada September 2023.
Demi mendukung pelaksanaannya, Kementerian BUMN telah mendorong perusahaan-perusahaan pelat merah untuk melakukan penghitungan karbon (carbon accounting) sebagai baseline untuk menurunkan emisi pada masa mendatang.
Dorongan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN nomor 6 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Dekarbonisasi dan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Badan Usaha Milik Negara untuk Mendukung Pencapaian Target Kontribusi Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.
"Kami berharap ini bisa kita lakukan bekerja sama dengan Kementerian LHK untuk betul-betul merealisasikan pasar karbon di Indonesia untuk bisa pertama kali diluncurkan di September," ujarnya dalam EBTKE ConEx 2023, Kamis (13/7).
Pahala mengatakan upaya mendorong perusahaan pelat merah untuk melakukan dekarbonisasi dan masuk dalam pasar karbon juga dilakukan melalui sejumlah proyek.
Ia mencontohkan proyek karbon kredit Area Lahendong 5 dan 6 yang dikelola Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Laman keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada April 2023 menunjukkan potensi total nilai transaksi perdagangan carbon credit dari PLTP Lahendong Unit 5 & 6 mencapai US$1,93 juta atau nyaris Rp29 miliar, dengan objek transaksi 1,49 juta verified carbon units (VCU).
"Diharapkan nantinya akan bisa dijadikan pilot dalam hal peluncuran bursa karbon di IDX di mana volume yang tersedia saat ini, untuk yang pertama itu adalah kurang lebih 262.000 ton CO2e, yang kita harapkan bisa jadi model untuk bisa melakukan pengembangan carbon trading di Indonesia," katanya.
Selain itu, ada pula proyek solusi berdasar alam atau nature-based solution (NBS) Pertamina Power Indonesia (PPI) dan Perum Perhutani.
Tahun lalu, kedua perusahaan tersebut telah menandatangani head of agreement (HoA) untuk mengembangkan NBS di sembilan lahan konsesi milik Perhutani.
"Dilihat dari pre-feasibility study yang sudah kita lakukan, upaya untuk bisa mengembangkan nature-based solution tersebut sudah memiliki IRR [internal rate of return] di atas 15 persen, khususnya untuk dua dari sembilan konsesi yang kita sudah lakukan secara khusus pre-feasibility study tersebut," ujarnya.
