Kementerian BUMN Incar IPO Pertamina Hulu Energi pada 2023
PHE direncanakan lepas 10-15 persen saham ke publik.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dalam Indonesia Milenial and Gen-Z Summit. (Doc: IDN Times)Jakarta, FORTUNE - PT Pertamina Hulu Energi, akan melangkah ke pasar modal di tahun depan. Saat ini, subholding upstream PT Pertamina (Persero) tersebut telah memiliki penasihat urusan hukum dan keuangan demi mempersiapkan penawaran saham perdana atau IPO di pasar modal.
"Kami berharap bahwa nantinya hasil IPO yang diperoleh dari pasar modal akan digunakan untuk merealisasikan rencana pertumbuhan produksi dalam lima tahun mendatang," ujar Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, dalam rapat di Komisi VI DPR, Rabu (7/12).
PHE berencana melepas 10-15 persen sahamnya ke publik melalui IPO tersebut. Penggalangan dana di pasar modal tersebut, kata Pahala, penting untuk meningkatkan produksi minyak mentah Pertamina yang kini menurun. Di sisi lain, permintaan BBM domestik terus meningkat dan berpotensi membebani neraca perdagangan migas nasional.
Dana dari IPO diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan wilayah kerja produksi yang saat ini telah mereka miliki, baik yang berada di Indonesia maupun beberapa negara lain.
"Kami harapkan juga akan bisa meningkatkan ketahanan energi sebagai salah satu tantangan kita khususnya dalam jangka waktu pendek ini," katanya.
PHE merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia berdasarkan total produksi. Menurut Pahala, subholding upstream tersebut berkontribusi besar bagi Pertamina sehingga IPO bisa menjadi langkah strategis untuk merealisasikan rencana pertumbuhan produksinya dalam lima tahun mendatang.
Saat ini jumlah pinjaman PHE sekitar US$4,5 miliar, sementara total kebutuhan pendanaan untuk belanja modal pada 2022-2024 mencapai US$15 miliar.
"Jadi, ini yang menjadi satu kebutuhan PHE mengumpulkan ekuitas. Karena, kalau terlalu begantung utang tidak bagus. Makanya kita kumpulkan dana via pasar modal dan bisa memperbaiki struktur permodalan PHE ke depan dan tidak memberatkan holding," ujarnya.
Urgensi IPO Dipertanyakan
Meski demikian, rencana IPO PHE mendapat penolakan sejumlah anggota Komisi VI. Nusron Wahid, anggota fraksi Golkar, misalnya, mempertanyakan urgensi PHE melakukan penggalangan dana di pasar modal.
Menurutnya, subholding yang justru membutuhkan modal secepatnya adalah kilang. Sebab, proyek-proyek kilang cukup strategis untuk mendukung ketahanan enegi nasional. Apalagi, industri kilang saat ini menghadapi tantangan besar dan perlu terintegrasi dengan petrokimia.
"Kilang itu menghadpi persaingan ke depan tentang petrokimia, yang saat ini berkali-kali ganti direksi, selalu kesulitan mencari uang di sini," ujarnya.
Di sisi lain, kata dia, industri hulu migas sangat penting dikuasai sepenuhnya oleh negara karena produksinya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
"Saya kira, ada dua subholding Pertamina yang di mata pandangan politik saya tidak boleh disentuh swasta dan di-IPO kan. Pertama, Pertamina Patraniaga, karena menyangkut downstream yaitu distribusinya. Pandangan kedua adalah Pertamina Hulu Energi yang menyangkut upstream tugas pokok Pertamina," katanya.
