Comscore Tracker
NEWS

Laporan GEI: Kinerja Ekonomi Hijau RI Tunjukkan Peningkatan

GEI Indonesia alami kenaikan hingga 25 persen sejak 2010.

Laporan GEI: Kinerja Ekonomi Hijau RI Tunjukkan PeningkatanShutterstock/ petrmalinak

by Bayu Pratomo Herjuno Satito

Jakarta, FORTUNE – Laporan Green Economy Index (GEI) atau Indeks Ekonomi Hijau Indonesia yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas terus menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2010-2020.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, mengatakan GEI merupakan alat ukur transformasi ekonomi pertama di Indonesia menuju Ekonomi Hijau. "Performa ekonomi hijau Indonesia menunjukkan tren yang meningkat selama sepuluh tahun dengan skor komposit 59,17 pada 2020,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Fortune Indonesia, Rabu (10/8).

Capaian ini adalah yang tertinggi dalam satu dekade terakhir dengan kenaikan hingga 25 persen sejak 2010. Sedangkan, dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, penurunan GEI secara signifikan terjadi pada 2015, karena adanya kebakaran hutan dan membuat indikator lingkungan menyentuh level terendahnya.

 “Hasilnya, secara keseluruhan terlihat bahwa performa Indonesia tidak jelek-jelek amat, ada progres walau tentu naik turun,” kata Medrilzam.

15 indikator yang terbagi jadi 3 pilar

Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas.

Medrilzam menyampaikan bahwa GEI terdiri dari 15 indikator yang digolongkan ke dalam tiga pilar: pilar ekonomi, dengan indikator intensitas emisi, intensitas energi final, pendapatan nasional Bruto (GNI) per kapita, produktivitas tenaga kerja sektor industri maupun jasa; pilar sosial memiliki indikator angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka.

Pada pilar lingkungan, indikator yang menjadi tolok ukur antara lain presentase luas tutupan lahan, bauran energi baru dan terbarukan, presentase sampah terkelola, penurunan emisi kumulatif, dan penurunan tutupan lahan gambut.

Peningkatan indeks yang terjadi, banyak disumbang oleh pilar ekonomi dengan skor indeks mencapai 64,98. Sementara indeks sosial dan lingkungan masing-masing mendapat skor 59 dan 52,35 poin.

“Kita lihat ada pekerjaan rumah dalam konteks lingkungan, kita perlu menjaga betul ekonomi kita menjadi lebih baik dan mengimbangi juga dengan pilar-pilar lainnya,” ujarnya.

GEI sebagai alat ukur menuju ekonomi hijau

Ilustrasi keuangan hijau.

Menurut Medrilzam, untuk mewujudkan ekonomi hijau, Indonesia perlu mengubah paradigma pembangunan dari ‘business as usual’ menuju arah pembangunan berkelanjutan. Kemudian, GEI bisa menjadi alat ukur nyata yang akurat dalam mengevaluasi capaian transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau.

“Prinsip utama ekonomi hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkunngan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia,” ujar Medrilzam.

GEI, kata Medrilzam, juga bertujuan menjaga arah capaian tujuan pembangunan jangka panjang, selain itu juga mempercepat penerapan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, yang telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Enam strategi transformasi Indonesia

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Sebelumnya, pada side event "Transforming the Economy Towards A Resilient and Sustainable Economic Growth" di Bali, Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan implementasi enam strategi transformasi ekonomi Indonesia. yakni sumber daya manusia yang berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pembangunan Ibu Kota Negara.

Menurutnya, hal ini akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. “Strategi ini diharapkan dapat membawa perekonomian kita dan perekonomian global menjadi lebih tangguh dan kuat. Indonesia menyusun agenda transformasi ekonomi berdasarkan Visi Indonesia 2045,” ujar Suharso dalam rilis pers yang dikutip dari laman Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (10/8).

Related Articles