NEWS

Alasan Pemerintah Tak Gratiskan Tarif Tol Saat Mudik Lebaran

Dianggap akan membebani biaya industri konstruksi.

Alasan Pemerintah Tak Gratiskan Tarif Tol Saat Mudik LebaranIlustrasi jalan tol (Unsplash/Roman Logov)
by
02 April 2024

Fortune Recap

  • Kementerian PUPR tidak akan menggratiskan tarif tol saat musim mudik Lebaran tahun ini.
  • Penggratisan tarif tol akan membebani industri konstruksi karena mengganggu iklim investasi.
  • BPJT bisa saja memberlakukan penyesuaian tarif khusus, namun akan membebankan biaya tol ke pengguna jalan setelah masa musim mudik.
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berencana untuk tidak mengikuti kebijakan pemerintah Malaysia yang menggratiskan tarif tol saat musim mudik Lebaran tahun ini.

Kepala BPJT Miftachul Munir mengatakan penggratisan tarif jalan tol akan membebani biaya industri konstruksi. Sebab, industri ini memang mengandalkan pemasukan dari tarif tol untuk menutup biaya pembangunan.

"Industri konstruksi ini juga memanfaatkan uang dari pinjaman, yang tentunya di sana juga ada cost of fund. Tentunya ini (tol gratis saat mudik) akan mengganggu iklim investasi," kata Munir dalam konferensi pers secara virtual bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, Selasa (2/4).

Munir mengatakan tol bisa saja digratiskan selama periode mudik jika menerapkan penyesuaian tarif khusus. Namun, kebijakan tersebut akan membebankan biaya tol ke pengguna jalan setelah masa musim mudik lewat.

Dengan cara itu, pengguna jalan tol saat musim mudik tidak membayar tarif. Lalu pengguna jalan tol setelah musim mudik akan membayar tarif tol lebih mahal dari biasanya.

"Penyesuaian tarif khusus ini tentunya yang akan membayar adalah pengguna yang berikutnya," ujar Munir.

Dia tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan kebijakan tol gratis saat mudik pada masa mendatang. Namun, dia menunggu kebijakan Menteri PUPR sebagai induk dari BPJT.

"Secara kajian kelayakannya akan kita tinjau apakah pengaruhnya nanti ke investasi, ke konsesinya, ataukah ke tarifnya," ujarnya.

Related Topics