Luhut Tagih Komitmen Negara Maju untuk Turunkan Emisi Karbon
Luhut akan bahas komitmen ini saat pertemuan di Bali.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan kata sambutan pada acara peluncuran kendaraan listrik GrabElectric di kantor Kemnko Marves, Jakarta, Selasa (12/7). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, mengatakan akan segera menagih kontribusi negara-negara kaya dalam upaya pengurangan emisi karbon.
Menurut Luhut, capaian transisi ke energi bersih antara negara berkembang seperti Indonesia dengan negara-negara maju sangat timpang. Di sisi lain, saat emisi yang dihasilkan negara maju masih lebih tinggi, negara-negara berkembang seperti Indonesia diminta untuk segara bertransisi.
"Jadi, saya mau ketemu mereka di Bali nanti. Saya mau bilang, 'Mana uangmu? Taruh sini. Kami sudah siap. Jadi, kita menantang dia (negara-negara maju]," tegas Luhut saat di Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (12/7).
Dia menilai negara-negara maju justru membebani negara berkembang, seperti Indonesia, untuk mengurangi emisi karbon.
Luhut mengatakan Indonesia siap menyerap dana bantuan tersebut untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon sebanyak 41 persen dari realisasi emisi 2010 pada 2030 dengan bantuan internasional.
Pembangunan Green Industrial Park
Upaya penurunan emisi di antaranya lewat pembangunan industri kendaraan listrik, salah satunya di Green Industrial Park. Luhut mengatakan investasi dalam Green Industrial Park yang dikelola PT Kalimantan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara dapat mencapai US$200 miliar dalam sembilan tahun ke depan. Saat ini, total investasi yang dibutuhkan adalah US$132 miliar.
Luhut mengatakan KIH akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dengan luas lahan 30.000 hektare. Luhut mengajukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai percepatan realisasi investasi di Green Industrial Park.
"Bikin PLTU di sana supaya buat (menggantikan fungsi pembangkit listrik) hydropower (sementara). Jadi, (pembangunan pembangkit listrik) hidropower (butuh waktu) 6 tahun, kalau PLTU hanya 1,5 tahun," kata Luhut.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menagih janji negara-negara maju yang akan membantu memberi kucuran dana US$100 miliar, atau setara dengan Rp1,4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan perubahan iklim, seperti mempercepat transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT).
Sayangnya, janji tersebut masih belum terealisasi hingga sekarang. Untuk itu, sejalan dengan peran Presidensi G20, Indonesia akan memanfaatkan forum tersebut untuk mendiskusikan kembali mengenai bantuan yang dijanjikan, sehingga realisasi percepatan transisi energi di Indonesia dapat segera terlaksanakan.
Mahalnya ongkos turunkan emisi
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ongkos yang harus dibayar untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia sangat mahal. Indonesia sendiri telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam Nationally Determined Contributions (NDC) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
"Dari komitmen Indonesia yang sudah ditetapkan di dalam NDC, sektor kehutanan merupakan sektor yang menyerap emisi karbon atau CO2, namun juga yang paling banyak menyumbang karbon. Proyeksi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC 29 persen pada 2030 saja butuh anggaran sebesar Rp3.461,31 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII 2022 di Jakarta, Selasa (28/6).
Dari jumlah anggaran tersebut, Rp77,82 triliun dialokasikan untuk sektor kehutanan dan lahan, Rp3.307,2 triliun untuk sektor energi dan transportasi, industrial process and product uses (IPPU) sebesar Rp40,77 triliun, sektor perlimbahan Rp30,34 triliun, dan sektor pertanian sebesar Rp5,18 triliun.
