NEWS

Sri Mulyani Alokasikan Rp9,99 T untuk Persiapan Pemilu 2024

Pemerintah tegaskan tak ada inisiatif program baru di 2024.

Sri Mulyani Alokasikan Rp9,99 T untuk Persiapan Pemilu 2024Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat rapat dengan Komisi IX di DPR. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

by Hendra Friana

06 April 2023

Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menganggarkan Rp9,99 triliun untuk anggaran persiapan Pemilu di tahun depan. Alokasi tersebut menambah tebal pagu indikatif belanja negara di 2024 menjadi Rp999,99 triliun dari sebelumnya Rp990 triliun.

"Pemilu itu karena kemarin kita lihat tahun depan bulan Februari Pemilu untuk seluruhnya kalau 1 putaran atau dua putaran itu akan mempengaruhi anggaran luar biasa. Dan Pilkad ada di ujung thun 2024. Jadi tahun depan itu adalah tuh election dan iut semua anggarannya disediakan,ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis (6/4).

Secara terperinci Rp424 triliun di antaranya akan digunakanuntuk membiayai agenda prioritas nasional dan operasional. "Ini tujuannya adalah untuk tadi di satu sisi kebutuhan operasi dari pemerintah tetap bisa kita penuhi dan agenda prioritas nasional yang ditetapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wapres akan kita capai," katanya.

Sisanya, antara lain digunakan reformasi struktural di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan serta  penajaman tema prioritas seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan dukungan terhadap investasi.

Lalu, ada pula yang digunakan untuk agenda prioritas seperti penyelenggaraan tahapan Pemilu, pembangunan IKN, dan penyelesaian program strategis nasional (PSN). "Untuk kegiatan seperti disampaikan bapak presiden harus menyelesaikan yang sudah berjalan dan harus bisa diselesikan pada tahun 2024," imbuhnya.

Tak ada inisiatif baru

Sri Mulyani menambahkan, bahwa di tahun depan tak ada inisiatif baru yang dapat menimbulkan dampak program atau proyek tersebut menjadi tanggung atau tak selesai.

Kemudian, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia baik dalam perencanaan, penganggaran, dan eksekusinya.

Selain itu, penganggaran juga akan diarahkan untu mendukung prioritas untuk transformasi ekonomi termasuk hilirisasi dan pengembangan ekonomi hijau. 

""Beberapa prinsip yang sudah disampaikan Bapak Presiden, pertama adalah harus menyelesaikan prioritas nasional," tandasnya.