Sri Mulyani Sebut Proses Indonesia Gabung ke OECD Tuai Dukungan
Indonesia nyatakan minat gabung OECD sejak 14 Juli 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani elantik 12 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dan pejabat non eselon setara pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (Doc: Kemenkeu)Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menuai dukungan dari perwakilan negara-negara dalam kelompok tersebut.
Hal itu dia sampaikan usai menghadiri undangan Council Meeting dari Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, di Paris pada Selasa (10/10).
Dalam pertemuan dimaksud, dia berkesempatan untuk membahas kondisi terkini perekonomian Indonesia serta kemajuan reformasi ekonomi yang telah dilakukan pemerintah.
"Selama diskusi, seluruh perwakilan negara anggota mendukung penuh proses aksesi Indonesia ini. Jika aksesi ini sukses, Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga yang menjadi anggota OECD — setelah Jepang dan Korea Selatan," ujarnya dikutip dari unggahan akun Instagram @smindrawati.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dia dengan tegas menjawab segala pertanyaan terkait aksesi Indonesia, mulai tentang standar-standar OECD, serta berbagai isu seperti komitmen menjelang Pemilu, kesenjangan, iklim, korupsi, hingga kemiskinan.
"Saya yakinkan, komitmen Indonesia dalam menjadi anggota OECD sangatlah bulat —langkah-langkah reformasi Indonesia di berbagai sisi akan terus berjalan," ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan sejumlah reformasi struktural di Indonesia dalam lebih dari 20 tahun terakhir dan meningkatnya kerja sama Indonesia dengan OECD menjadi modal penting bagi keyakinan dan kesiapan Indonesia dalam menjalani rangkaian proses aksesi untuk menjadi anggota OECD.
Meski demikian, dia menyadari bahwa proses aksesi menjadi anggota OECD akan membutuhkan waktu tahunan dalam memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi sejumlah standar kebijakan OECD bagi setiap calon anggota baru.
Dalam menunjang proses tersebut, pemerintah akan membentuk sebuah komite nasional yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang terkait.
Komite dimaksud akan berfokus pada identifikasi kebijakan dan peraturan yang diperlukan dalam memenuhi standar OECD, pengawasan (monitoring) atas proses persiapan, membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, mengembangkan strategi komunikasi internal dan eksternal, serta sejumlah kegiatan lain yang dibutuhkan dalam menunjang proses keanggotaan Indonesia.
Proses koordinasi domestik nantinya juga akan melibatkan pemangku kepentingan lainnya termasuk akademisi, NGO/CSO, maupun pihak swasta.
Dia juga menekankan bahwa komitmen menjadi anggota OECD sejalan dengan mandat konstitusi yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional.
"Indonesia siap untuk bekerja sama dengan anggota OECD dan mitra internasional lainnya dalam memperkuat kerja sama multilateral," kata Sri Mulyani.
Peran strategis OECD
Menurut Sri Mulyani, hubungan OECD dengan Indonesia sudah terjalin lama. Kantor OECD untuk Asia Tenggara sendiri berada di Jakarta, dan telah dibuka sejak 2015. Indonesia juga terus aktif mendukung OECD Southeast Asia regional program yang berjalan sejak 2014, bahkan menjadi Co-Chair pertama bersama dengan Jepang. "Indonesia sudah sangat mengenal nilai-nilai OECD," katanya.
Sri juga meyakini keanggotaan Indonesia dalam OECD akan mengokohkan fondasi perekonomian, pemerintahan, serta kapasitas institusional Indonesia dalam rangka menjadi negara berpenghasilan tinggi serta menjadi peserta yang baik dalam komunitas global.
"Selain itu, keanggotaan Indonesia ini selain akan membuat Indonesia makin baik, juga akan membawa dampak positif bagi OECD," ujarnya.
OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri atas 38 negara anggota yang mewakili sekitar 80 persen perdagangan dan investasi global.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi menyampaikan minat Indonesia untuk menjadi anggota OECD pada 14 Juli 2023.
Keanggotaan Indonesia dalam OECD diharapkan dapat mendukung keberlanjutan reformasi struktural di Indonesia.
Minat Indonesia tersebut telah direspons melalui surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD dan dilanjutkan dengan kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 10 Agustus 2023.
