Purbaya: Defisit APBN 0,93% dari PDB per Maret 2026
- Defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% dari PDB, masih sesuai dengan rancangan fiskal pemerintah.
- Pendapatan negara tumbuh 10,5% menjadi Rp574,9 triliun, sementara belanja naik 31,4% ke Rp815 triliun sehingga memperlebar defisit awal tahun.
- Pemerintah menegaskan defisit bersifat normal dan tetap menjaga stabilitas lewat insentif besar untuk UMKM, pangan, pendidikan, transportasi, serta kesehatan.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun hingga Maret 2026. Nilai tersebut setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan dinilai masih dalam koridor yang telah dirancang pemerintah sejak awal tahun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan.
Namun, di sisi lain, realisasi belanja negara melonjak lebih tinggi, yakni mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen year on year. Lonjakan belanja ini menjadi faktor utama pelebaran defisit pada awal tahun.
Pemerintah menegaskan bahwa kondisi defisit tersebut merupakan hal yang normal, mengingat APBN memang didesain dalam posisi defisit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit. Kalau saya belanjakan bisa lebih merata sepanjang tahun kan harusnya di tribuan pertama sekarang lebih besar dibanding tribuan pertama tahun lalu defisitnya. Itu suatu yang normal. Tapi yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa” ujar Purbaya di Raker Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Senin (6/4).
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat mencapai 21,2 persen dari total pagu APBN.
Purbaya juga menepis kekhawatiran bahwa defisit saat ini mengindikasikan risiko krisis seperti yang terjadi pada 1998. Menurutnya, kebijakan fiskal dan moneter Indonesia telah banyak belajar dari pengalaman krisis sebelumnya, termasuk pandemi 2020. Dalam menghadapi tekanan ekonomi global, pemerintah memilih melakukan pemberian insentif.
Sepanjang 2025, berbagai insentif telah digelontorkan, antara lain pembebasan PPN untuk bahan makanan sebesar Rp77,3 triliun, dukungan untuk UMKM Rp96,4 triliun, serta insentif di sektor pendidikan, transportasi, dan kesehatan.
Kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang daya saing dunia usaha.
Di sisi lain, penerimaan pajak tetap menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 20,7 persen dibanding periode sebelumnya.
