BPJPH: Industri Halal Sumbang Rp4.900 Triliun ke Perekonomian Nasional
- BPJPH mencatat industri dan rantai pasok halal menyumbang sekitar 27 persen terhadap PDB Indonesia, dengan nilai kontribusi mencapai Rp4.900 triliun.
- Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal mencakup seluruh rantai pasok dari produksi hingga ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara luas.
- Konsep halal kini dipandang sebagai simbol kualitas, kebersihan, dan kepercayaan global, membuka peluang besar bagi Indonesia memperkuat posisinya di ekonomi halal dunia.
Jakarta, FORTUNE – Industri halal kian menunjukkan peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi bagian dari sistem jaminan produk, ekosistem halal kini berkontribusi signifikan terhadap aktivitas produksi, perdagangan, hingga ekspor nasional.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat ekosistem industri dan rantai pasok halal yang berada dalam cakupan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) menyumbang sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Nilainya diperkirakan mencapai Rp4.900 triliun.
“Kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional sangat besar, 27 persen bagi PDB nasional. Ini menunjukkan bahwa halal bukan hanya urusan sertifikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/2).
Menurut Haikal, besarnya kontribusi sektor halal kerap tidak disadari masyarakat karena dampaknya tersebar di berbagai aktivitas ekonomi. Padahal, peran ekosistem halal mencakup banyak sektor yang berpengaruh langsung terhadap pergerakan ekonomi nasional.
“Kontribusinya (halal) sangat besar bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat, meskipun sering kali tidak terlihat secara langsung,” ujar Haikal.
Ia menjelaskan, konsep halal tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi produk akhir. Ekosistem halal juga mencakup rantai pasok yang melibatkan industri pengolahan, logistik, perdagangan, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.
Karena itu, implementasi JPH dinilai tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di berbagai lini usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
“Di balik satu produk halal terdapat rantai pasok yang panjang dan melibatkan jutaan pelaku usaha. Ketika ekosistem halal tumbuh, maka sektor produksi, distribusi, perdagangan, hingga ekspor juga ikut tumbuh. Halal menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah ekonomi nasional,” kata Haikal.
Lebih lanjut, ia menilai pemahaman mengenai halal perlu diperluas. Halal tidak lagi terbatas pada makanan dan minuman atau dipandang semata sebagai kewajiban agama, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari sistem ekonomi yang membangun kepercayaan pasar.
Menurutnya, standar halal kini semakin identik dengan kualitas produk, kebersihan, keamanan, serta transparansi proses produksi yang dibutuhkan konsumen modern.
“Halal bukan hanya untuk Muslim. Halal adalah for all. Halal telah menjadi bagian dari gaya hidup modern dan simbol kualitas, kebersihan, keamanan, ketertelusuran, serta kepercayaan yang dibutuhkan masyarakat global saat ini,” kata Haikal.
Di tengah pertumbuhan industri halal global yang terus meningkat, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia. Penguatan ekosistem halal tidak hanya berpotensi meningkatkan daya saing industri nasional, tetapi juga mendorong produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.
“Ketika halal menjadi budaya dan gaya hidup, maka yang tumbuh bukan hanya industri halal, tetapi juga kepercayaan, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia,” katanya, menambahkan.
