AI Berpotensi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 8%, Isu Tata Kelola Disorot
Jakarta, FORTUNE - Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dinilai dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Namun, pemanfaatan AI hanya dapat memberi dampak maksimal bila tata kelola, keamanan data, dan privasi menjadi fondasi sejak awal. Persoalan tersebut menjadi sorotan utama dalam gelaran GRACS IPSS 2025 (Governance, Risk, Assurance, and Cybersecurity Summit & Indonesia Privacy and Security Summit) yang diselenggarakan ISACA Indonesia Chapter di Jakarta pada 28 Oktober 2025.
Sejumlah tokoh menilai peluang ekonomi dari AI sangat besar, tetapi kompleksitas risiko yang menyertainya menuntut kerangka tata kelola yang kuat. Lalu, apa saja strategi yang bisa dilakukan?
Isnaeni Achdiat, Governance, Audit & Ethic Committee of ISACA Indonesia Chapter, menegaskan bahwa pemanfaatan AI harus menempatkan etika sebagai fondasi.
“Kami mendorong penerapan AI yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sebuah pendekatan yang menuntut etika dan tanggung jawab dari para pengembang serta pemangku kepentingan. Dengan penerapan yang tepat dan beretika, AI berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” ujar Isnaeni, dalam keterangan kepada Fortune Indonesia, Rabu (29/10).
Pentingnya prinsip trusted by design ditekandan Indarto Budiwitono, Deputy Commissioner for Private Bank Supervision. Menurutnya, kepercayaan dan keamanan dibangun sejak awal. "Selain itu, diperlukan pemaparan yang terstruktur serta komitmen untuk menanamkan Operational Excellence dan kolaborasi di seluruh ekosistem pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Di lain sisi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, menyoroti besarnya peluang pasar digital Indonesia, termasuk dalam implementasi AI nasional.
“Indonesia saat ini memiliki pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dan kepemimpinan nasional telah membuat peta jalan pemanfaatan AI. Namun, kita harus memastikan penggunaan AI ini aman mulai dari desain. Untuk itu, dibutuhkan inovasi, partisipasi, mitigasi risiko, dan komitmen untuk AI yang bertanggung jawab,” ujar Nezar Patria.
Namun, tak dapat dibantah bahwa pemanfaatan AI di Indonesia masih dihadapkan tantangan ancaman keamanan siber. Untuk mengatasinya Chief Executive Officer of Grab Indonesia, Neneng Goenadi, berpandangan bahwa keamanan di ruang digital membutuhkan kerja kolektif lintas sektor.
“Keamanan digital merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi dari semua pihak, seperti pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat,” ujarnya.
Neneng juga mengungkap menyoroti variasi pemahaman pelaku industri terkait penggunaan legitimate interest dan kebutuhan panduan penilaian risiko agar pemrosesan data tetap sesuai aturan. Hal itu diungkap dalam "Laporan Riset: Analisis Praktik dan Persepsi terhadap Legitimate Interest (LI) sebagai Dasar Hukum Pemrosesan Data Pribadi di Indonesia" hasil kerja sama Grab Indonesia dan Veda Praxis yang diluncurkan di GRACS IPSS 2025.
